Terdampak Proyek Pengganti Jembatan Plengkung, Puluhan Warga Geruduk Balai Desa Bendorejo
Foto: Puluhan warga sekitar proyek pengganti Jembatan Plengkung Bendorejo, menyampaikan keluhan kepada pihak terkait di Balai Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan. Senin, 6 Mei 2024.(Mondes/her) TRENGGALEK – Mondes.co.id | Jembatan Bendorejo pengganti Jembatan Plengkung yang membentang di wilayah Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur sudah dalam progres pengerjaan.
Proyek infrastruktur yang didanai oleh APBN hingga belasan miliar rupiah tersebut, ternyata masih menyisakan sejumlah dampak kepada warga sekitar.
Setidaknya, terhadap puluhan Kepala Keluarga (KK) yang memang merasakan secara langsung efek ikutan pembangunan. Hal tersebut terungkap dalam agenda sosialisasi antara Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek, BPJN, kontraktor, pihak terkait bersama masyarakat sekitar Jembatan Bendorejo di Balai Desa Bendorejo pada Senin (6/5/2024).
Salah satu perwakilan warga, Yudi mengatakan jika sebenarnya dampak pekerjaan (pembangunan proyek Jembatan Bendorejo) itu memang sangat dirasakan. Sehingga, perlu sekali dilakukan musyawarah bersama agar ada solusi terbaik bagi antar pihak.
“Dampak sangat kami rasakan, namun tolok ukur dampak itu sendiri belum secara spesifik bisa dikategorikan baik berat, sedang atau ringan. Sehingga perlu diskusi bersama agar didapatkan penyelesaian lebih komprehensif,” ungkap dia.
Oleh karena itu, sambung Yudi, harus difasilitasi agar terjadi musyawarah, terutama mengenai dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup). Mengingat, ini bukan dampak dari perencanaan awal, akan tetapi dampak waktu pelaksanaan pekerjaan.
“Sehingga tetap diperlukan dokumen SPPL tersebut agar warga mengetahui sejauh mana tanggung jawab pemerintah ketika muncul dampak. Sekaligus, untuk menjadi dasar pengajuan komplain sehingga muncul kompensasi nanti,” imbuh Yudi.
Senada, Mukti yang juga tetangga Yudi menambahkan, jika selama pekerjaan berlangsung, debu beterbangan. Selain mengganggu pernapasan, menjadi penyebab lingkungan tempat tinggalnya penuh debu tebal.
“Sekitar rumah jadi sangat kotor penuh debu, tanpa ada inisiatif dari proyek untuk meminimalisir dengan menyiramkan air ketika pekerjaan berlangsung,” ujarnya.
Sementara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Trenggalek, Ramlan memberikan jawaban terhadap keluhan-keluhan yang disampaikan. Namun, penyelesaian tiap masalah itu tetap harus melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku.
“Apa saja yang diminta (warga terdampak), diinventarisir dulu untuk dicarikan solusi, karena banyak pengampu kebijakan atau stakeholder terkait yang harus dilibatkan,” tandas dia.
Termasuk, sambungnya, ketika warga meminta kompensasi kerugian, maka tetap melibatkan appraisal,demi menghindari konsekuensi di belakang hari. Apalagi, yang digunakan adalah uang negara, jadi harus mengikuti aturan.
Dicarikan terobosan-terobosan pemecahan masalah paling rasional dan masuk akal. Seperti rekayasa pembangunan, secara teknis Dinas PUPR akan berkoordinasi bersama dengan dinas terkait.
“Saat ada komplain, terutama sekitar jembatan, harus dicarikan langkah penyelesaian paling rasional. Pertemuan ataupun musyawarah seyogyanya efektif, serta produktif jangan sampai hanya membuang-buang waktu,” kata Ramlan.
Di lain pihak, Balai Besar Jalan Nasional (BPJN) Jawa Timur – Bali melalui Nanang Sibro sebagai perwakilan dalam pertemuan tersebut, mengatakan jika semua yang dikerjakan terkait Jembatan Bendorejo sudah sesuai komitmen kerja di dokumen. Pun begitu, ketika ada keluhan karena dampak pembangunan tetap akan diakomodir.
“Menurut kami, semua proses pengerjaan (Jembatan Bendorejo) sudah sesuai komitmen kerja. Namun ketika muncul keluhan, pasti diakomodir. Semua akan dicarikan ‘win-win solution’ bagi semuanya,” punkas Nanang.
Editor: Mila Candra
Pos terkait
Pos Terbaru
Tidak ada komentar