
JEPARA – Mondes.co.id | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Jepara, memperkuat sinergi layanan publik melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang integrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) pada layanan perintis pertanahan.
Penandatanganan berlangsung di Ruang Kerja Bupati Jepara, Senin (16/11/2026).
Langkah strategis ini ditempuh untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan, memperkuat kepastian hukum hak atas tanah, sekaligus mengoptimalkan pengelolaan aset daerah.
Melalui kesepahaman tersebut, kedua instansi akan mempererat koordinasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan, mulai dari pendataan, penataan, legalisasi, hingga pengamanan aset milik pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara, Hariyoko, menjelaskan kerja sama ini membawa dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas data pertanahan, baik dalam pemetaan bidang tanah kategori KW 4, 5, dan 6 maupun perbaikan posisi bidang tanah KW 1, 2, dan 3, guna mendukung pemeliharaan data seperti peralihan hak.
Selain itu, objek pajak yang belum terdaftar atau bersertipikat dapat diinventarisasi untuk dijadikan target program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Sementara bagi Pemkab Jepara, integrasi ini bermanfaat untuk menambah basis objek pajak baru, memutakhirkan data pemanfaatan lahan, serta memperbarui data subjek pemegang hak pada sistem perpajakan daerah.
“Khusus hari ini, kami bersama Pemkab Jepara lebih berfokus pada identifikasi data bidang tanah yang dihasilkan dari proses pendaftaran tanah agar dapat terintegrasi langsung dengan Nomor Objek Pajak yang dikelola Pemkab Jepara,” ujar Hariyoko.
Dalam kesempatan tersebut, Hariyoko juga memaparkan bahwa sepanjang tahun 2026, Kantah Jepara telah merealisasikan penerbitan 7.900 sertipikat tanah melalui program PTSL.
Kantah Jepara turut menyerahkan dua bidang tanah aset kepada Pemkab Jepara yang berlokasi di kawasan objek wisata Pantai Kartini, dengan luas masing-masing 5.095 meter persegi dan 14.040 meter persegi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara, Ary Bachtiar, menyambut positif kolaborasi tersebut.
Menurutnya, integrasi data ini akan memangkas birokrasi, sehingga proses peralihan hak atas tanah berjalan jauh lebih mudah dan cepat, sekaligus memberikan kepastian nilai tanah untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebagai informasi, hingga Oktober 2026, tercatat sudah ada 183 kerja sama layanan perintis serupa yang terlaksana di wilayah Jawa Tengah.
“Kerja sama integrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang pertanahan dan perpajakan daerah,” pungkas Sekda.
Editor; Mila Candra
Anda tidak dapat menyalin konten halaman ini