Sistem Zonasi Rilis, Berikut Daftar Pembagian Wilayah PPDB SMA di Pati 

PATI – Mondes.co.id | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah telah menerbitkan penetapan wilayah zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tahun Ajaran 2024/2025.

Informasi tersebut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah pada 13 Mei 2024.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Razia Knalpot Brong, 65 Motor Diangkut

904 mondes

“Pengaturan wilayah zonasi yang dimaksud merupakan pembagian wilayah calon peserta didik berdasarkan wilayah kecamatan dengan satuan pendidikan. Data lengkap wilayah zonasi satuan pendidikan pada masing-masing SMA Negeri di kabupaten /kota Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlampir pada keputusan ini,” tulisnya dalam Surat Keputusan Nomor 420/04416.

Disdikbud Provinsi Jawa Tengah mengaturnya ke 13 Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah. Untuk Kabupaten Pati, masuk dalam kewenangan Kantor Cabang Disdikbud Provinsi Jawa Tengah Wilayah III, yang meliputi Kabupaten Kudus, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Pati itu sendiri.

Berikut pembagian wilayah zonasi PPDB SMA Negeri di Kabupaten Pati.

Baca Juga

9 bulan  lalu

Bawaslu Pati Laporkan Oknum Kades ke Pj Bupati

331 Harold

1. SMA Negeri 1 Pati: Pati, Margorejo, Gembong, Tlogowungu, Wedarijaksa, dan Gabus.

2. SMA Negeri 2 Pati: Pati, Margorejo, Gembong, Tlogowungu, Wedarijaksa, dan Gabus.

3. SMA Negeri 3 Pati: Pati, Margorejo, Gabus, Tlogowungu, Gembong, dan Wedarijaksa.

4. SMA Negeri 1 Batangan: Batangan, Juwana, Jakenan, Jaken, dan Kaliori (Kabupaten Rembang).

5. SMA Negeri 1 Jakenan: Jakenan, Jaken, Pucakwangi, Winong, Juwana, dan Batangan.

6. SMA Negeri 1 Juwana: Juwana, Wedarijaksa, Trangkil, Batangan, Margoyoso, dan Jakenan.

7. SMA Negeri 1 Kayen: Kayen, Tambakromo, Sukolilo, dan Gabus.

8. SMA Negeri 1 Tayu: Tayu, Dukuhseti, Cluwak, Margoyoso, Gunungwungkal, Trangkil, dan Wedarijaksa.

Sebagai informasi, keputusan ini mulai berlaku pada Senin, 13 Mei 2024.

“Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,” tandas informasi dari Disdikbud Provinsi Jawa Tengah.

Editor: Mila Candra