REMBANG – Mondes.co.id | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang mengambil langkah serius untuk memastikan program bantuan sosial dan kepesertaan BPJS tersalurkan dengan tepat sasaran.
Melalui rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Rembang, Harno, kemarin.
Pemerintah berupaya menyelaraskan data penerima manfaat dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama.
Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan BPJS Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS), Anggota DPRD Rembang, dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Diskusi terfokus pada penyamaan basis data dari program-program krusial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Bupati Harno menyoroti masih adanya ketidaksesuaian antara data penerima bantuan yang ada dan kondisi riil di lapangan.
Ia menjelaskan bahwa rapat ini adalah upaya konkret untuk mengatasi masalah tersebut.
“Intinya adalah untuk memvalidkan data penerima bantuan-bantuan apa saja, karena selama ini informasi yang masih sering saya dengar, warga yang seharusnya berhak menerima tapi tidak tercatat. Ada yang seharusnya sudah tidak berhak menerima, kadang datanya masih ada,” jelas Harno.
Ia menekankan pentingnya pembaruan data secara menyeluruh dan terintegrasi di seluruh lembaga, mulai dari tingkat desa hingga pusat.
Tujuan utamanya adalah memastikan semua data terkoneksi secara digital dan akurat, agar penyaluran bantuan di masa depan benar-benar sesuai dengan sasaran.
Guna memastikan validasi data berjalan efektif, Bupati Harno mendorong pemerintah desa untuk lebih aktif dalam pemutakhiran data.
Menurutnya, perangkat desa adalah pihak yang paling memahami kondisi warganya.
“Yang lebih paham kondisi masyarakat adalah di tingkat RT dan Desa, nanti kemudian didata ulang dan dimasukkan sebagai penerima bantuan dan disinkronkan dengan pusat,” imbuhnya.
Dalam rapat, juga dibahas kendala teknis yang sering terjadi, di mana data penerima baru yang sudah diperbarui di daerah tidak muncul di sistem pusat.
Bupati Harno menegaskan akan mengambil langkah lebih lanjut jika kendala tersebut tidak segera teratasi.
“Tadi informasi yang masuk, terkadang terjadi error data. Maka dari itu pertemuan ini untuk memperbaiki semuanya. Apabila nanti kalau dicoba beberapa kali datanya masih belum berubah, saya akan komunikasi langsung dengan kementerian,” pungkasnya.
Editor: Mila Candra
Anda tidak dapat menyalin konten halaman ini
Tidak ada komentar