Serikat Pekerja Desak Kenaikan UMK Pati 80 Persen dari KHL, Segini Totalnya

waktu baca 2 menit
Jumat, 20 Nov 2026 15:38 0 74 Singgih Tri

PATI – Mondes.co.id | Dewan Pengupahan Kabupaten Pati menggelar sidang penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pati tahun 2027 di Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pati, Jumat, 20 November 2026.

gempur rokok ilegal rembang

Beberapa serikat pekerja mulai dari Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (FSP RTMM), Serikat Pekerja Nasional (SPN), Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (FSPPP), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan (FSPIP) mengawal pertemuan itu.

Forum tersebut mempertemukan antara serikat pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati.

Ketua Pimpinan Cabang (PC) FSP RTMM Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Pati, Tri Suprapto, menyampaikan sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Pati membahas rencana penetapan UMK Pati tahun depan.

Diputuskan kenaikan upah yang layak berdasarkan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL), bukan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025.

“Hari ini agenda sidang pengupahan di Kabupaten Pati, dan kita mewakili serikat pekerja. Hasil sidang upah tadi awalnya pakai PP Nomor 49 Tahun 2025, sedangkan serikat pekerja mengusulkan pakai KHL. Sudah disepakati pakai KHL,” ungkapnya kepada Mondes.co.id selepas sidang pengupahan.

Pihak serikat pekerja menginginkan kenaikan UMK Pati ditetapkan 80 persen dari KHL.

Sedangkan Apindo menginginkan kenaikan UMK Pati ditetapkan 77 persen dari KHL.

“Dari Apindo menawar 77 persen dari KHL, serikat pekerja 80 persen. Ada dua opsi, kita nunggu keputusan bupati,” kata Tri Suprapto.

Jika ditotal secara nominal, serikat pekerja ingin kenaikan UMK Pati menjadi Rp2.749.405, sedangkan Apindo ingin kenaikan UMK Pati menjadi Rp2.646.303.

BACA JUGA :  Banjir Sinomwidodo: Partai Gerindra Salurkan Ratusan Bahan Pokok

Adanya dua opsi ini akan diputuskan oleh kepala daerah.

“Nominal yang diajukan dari Apindo ketemu Rp2.646.303. Serikat pekerja ketemunya Rp2.749.405,” ungkapnya.

Pihaknya mendesak agar Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, segera memutuskan nilai UMK Pati tahun 2027.

Jika mengacu pada kesepakatan, besok Sabtu, 21 November 2026, harus sudah ada keputusan kenaikan UMK Pati.

“Desakan dari serikat pekerja dateline harus besok maksimal sudah clear, kalau bisa malah hari ini,” ujarnya.

Ia berharap, kenaikan UMK Pati dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Adanya kenaikan UMK Pati ini juga bisa meningkatkan perekonomian daerah.

“Harapan serikat pekerja kenaikan upah dengan memakai KHL ini bisa mengangkat perekonomian pemerintah, dan pekerja agar kesejahteraan meningkat,” pungkasnya.

Editor: Mila Candra 

LAINNYA

Anda tidak dapat menyalin konten halaman ini