Pengangkatan PPPK Rembang, Keterbatasan Anggaran Masih Jadi Dilema

REMBANG – Mondes.co.id | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang tengah menghadapi dilema dalam merealisasikan pengangkatan 2.953 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kendala utama yang tengah dihadapi adalah keterbatasan anggaran daerah.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Limbah Singkong Cemari Margoyoso, DPRD Pati Imbau Pengusaha Buat Saluran Pembuangan

220 admin

Dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang mengungkapkan bahwa alokasi anggaran untuk gaji PPPK hanya cukup untuk tiga bulan pertama.

Ketua Komisi 4 DPRD Rembang, Muhammad Rofii, menyatakan bahwa jumlah anggaran yang dialokasikan jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan gaji seluruh PPPK yang akan diangkat.

“Anggaran Rp54 miliar hanya cukup untuk membayar gaji selama tiga bulan. Ini menjadi persoalan serius yang harus segera dicari solusinya,” tegas Rofii.

Baca Juga

8 bulan  lalu

Kecelakaan Truk vs Motor di Wedarijaksa,  Satu Korban Luka Berat Dibawa ke RS

1229 Eko Susanto

Senada dengan Rofii, Anggota Komisi 4 DPRD Rembang, Puji Santoso, menambahkan bahwa untuk mengakomodir seluruh formasi PPPK, dibutuhkan anggaran yang sangat besar.

“Anggaran yang dibutuhkan mencapai ratusan miliar rupiah. Ini merupakan beban yang cukup berat bagi APBD Rembang,” ujarnya.

Sebagai solusi jangka pendek, Puji mengusulkan pengangkatan PPPK dilakukan secara bertahap.

“Tes seleksi dan penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) dapat dilakukan, namun perjanjian kerjanya bisa diundur bertahap. Hal ini dapat mengurangi beban APBD sekaligus memenuhi kebutuhan formasi pegawai,” jelasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang, Fahrudin, mengakui adanya kendala tersebut. Namun, ia optimis bahwa pemerintah pusat akan terus memberikan dukungan.

“Untuk tahun pertama, gaji PPPK ditanggung oleh APBN. Kita akan terus berupaya mencari solusi untuk tahun-tahun berikutnya,” kata Fahrudin.

Pihaknya juga akan mempertimbangkan untuk menyerahkan Surat Keputusan (SK) PPPK secara bertahap sesuai dengan jumlah ASN yang purna tugas.

Editor: Mila Candra