Pemkab Rembang Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi DPRD Hasil LKPJ Tahun 2024

REMBANG – Mondes.co.id | Pemerintah Kabupaten Rembang menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti secara komprehensif 24 poin rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang.

Rekomendasi tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Rembang Tahun 2024, yang disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Rembang pada Jumat (23/5/2025).

Baca Juga

11 bulan  lalu

DPRD Ungkap Penyebab Jalan di Pati Sering Alami Kerusakan

627 Vindi Agil

Rekomendasi DPRD mencakup berbagai sektor strategis yang menjadi prioritas pembangunan daerah, meliputi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, reformasi birokrasi, dan pengembangan investasi daerah.

Poin-poin rekomendasi ini dibacakan langsung oleh Anggota DPRD, Puji Santoso, dalam forum paripurna.

Dalam sektor infrastruktur, DPRD menyoroti pentingnya pemeliharaan jalan dan jembatan, penataan drainase, serta peningkatan kualitas perencanaan proyek.

Baca Juga

10 bulan  lalu

61 Desa di Pati Terdampak Kemarau Ekstrem

444 Harold

Dewan menekankan perlunya percepatan proses perencanaan kegiatan agar pelaksanaan fisik proyek dapat dimulai lebih awal dalam tahun anggaran, guna menghindari keterlambatan.

“Agar ke depan setiap perencanaan kegiatan bisa disusun sejak tahun sebelumnya, sehingga pelaksanaan kegiatan fisik bisa dilelang lebih awal dan keterlambatan pekerjaan tidak lagi terulang,” jelas Puji Santoso.

Pada bidang pendidikan, DPRD mendorong peningkatan kualitas guru, pemerataan fasilitas sekolah, dan penyelesaian kekurangan ruang kelas di beberapa wilayah.

Sementara itu, di sektor kesehatan, dewan menyoroti urgensi pemerataan layanan, ketersediaan obat di Puskesmas, serta penguatan layanan rujukan.

“Kami merekomendasikan agar pemerintah daerah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, melalui reformasi pelayanan kesehatan secara menyeluruh,” lanjut Puji.

Untuk bidang pertanian dan ketahanan pangan, DPRD meminta agar bantuan alat dan sarana pertanian lebih tepat sasaran, serta peningkatan pembinaan kepada petani dan nelayan.

Percepatan realisasi investasi dan penyederhanaan regulasi perizinan juga menjadi perhatian utama.

Dewan juga menyoroti perlunya validasi data penerima bantuan sosial agar lebih akurat, serta penguatan pelatihan keterampilan bagi masyarakat kurang mampu.

Penataan sistem jaminan sosial yang terintegrasi dinilai krusial guna menekan ketimpangan sosial dan menghapus kemiskinan ekstrem.

“Penataan sistem jaminan sosial yang terintegrasi penting untuk menjamin kesetaraan, termasuk bagi penyandang disabilitas,” tegas Puji Santoso.

Menanggapi seluruh rekomendasi tersebut, Bupati Rembang, Harno, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempelajari dan menindaklanjuti setiap poin yang disampaikan DPRD, termasuk rekomendasi dari panitia khusus PPPK.

“Berapapun dan apapun rekomendasinya akan kami pelajari dan tindak lanjuti. Termasuk rekomendasi dari panitia khusus PPPK, semua akan kami pelajari. Syukur-syukur bisa terlaksana semuanya,” pungkas Bupati.

Editor: Mila Candra