Pembangunan Jalan di Pati Tetap Berjalan Meski Tanpa Sudewo

waktu baca 2 menit
Rabu, 25 Mar 2026 11:15 0 49 Singgih Tri

PATI – Mondes.co.id | Setelah Sudewo dinyatakan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masyarakat Kabupaten Pati merasa khawatir pada kelanjutan pembangunan infrastruktur.

Demokrat Joni Kurnianto 2026

Mereka galau jika ketiadaan Sudewo akan membuat proyek pembangunan ruas jalan di Kabupaten Pati berhenti.

Meski demikian, kekhawatiran itu ditepis oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Ali Badrudin.

Ia meminta masyarakat mempercayakan kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Risma Ardhi Chandra, selaku Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati.

ketua pgri

Menurut Ali, pembangunan infrastruktur ruas jalan di Bumi Pesantenan terus berlanjut.

Hal ini diperkuat oleh adanya pertemuan dengan jajaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) yang menegaskan tanpa ada perumus kebijakan yakni bupati sebelumnya, pembangunan tetap berlangsung.

“Kita sudah tanya ke Kemendagri. Ketika pemerintah pusat memberikan program ke daerah, tidak akan berpengaruh apabila kepala daerah terkena peristiwa hukum,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan, bantuan keuangan yang pernah diajukan oleh kepala daerah sebelumnya, Sudewo, akan tetap direalisasi oleh Plt Bupati Pati, Chandra.

Pinjaman dari pemerintah pusat itu meliputi bantuan keuangan Instruksi Presiden (Inpres), bantuan keuangan dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia (PU RI), dan bantuan lain yang bukan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Pati itu, berharap planning pembangunan akan mulai pada April 2026.

Oleh sebab itu, pasca Idulfitri, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati harus bergegas menggenjot pembangunan.

BACA JUGA :  Karimunjawa Jadi Surga Baru Sky Diving Dunia, Gubernur Minta Eksplorasi dan Promosi Digenjot 

“Anggaran untuk infrastruktur itu sebesar Rp400 miliar dari kabupaten, provinsi, dan pusat. Kalau tidak ada efisiensi bisa direalisasikan, semoga program ini tidak akan berubah,” pungkas legislator daerah pemilihan (dapil) V Kabupaten Pati itu.

Editor: Mila Candra 

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA

Anda tidak dapat menyalin konten halaman ini