Minat Beli Rumah di Pati Makin Naik
Foto: Disperkim Pati sedang melakukan pengendalian perumahan (Mondes/Singgih) PATI – Mondes.co.id | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Pati memaparkan bahwa jumlah backlog di Kabupaten Pati meningkat.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Disperkim Kabupaten Pati, Ahmad Qosim saat diwawancarai Mondes.co.id, Kamis, 26 Februari 2026.
“Backlog di Kabupaten Pati secara data dengan program gubernur 1 KK (Kepala Keluarga) 1 Rumah kita terbilang tinggi, ada kisaran 34.000 karena ada selisih KK dengan jumlah rumah. Kemudian kalau kita melihat data KK tunggal (lansia) yang mungkin orang tua dekat dengan anaknya, kita diskusikan dengan Dinsos (Dinas Sosial) banyak,” ujarnya.
Angka backlog juga disumbang dari adanya angka pernikahan dan keluarga kategori ekonomi lemah.
“Katakanlah 50 persen 1 orang 1 KK saja sudah 17 ribu backlog. Kemudian, pernikahan di Pati di angka 8 ribu per tahun yang berpotensi backlog. Kalau kategori miskin tidak mampu 10 persen, berarti 800 tambahan baru,” ucap Qosim.
Minat di sektor perumahan mulai mengalami peningkatan setiap tahun, bahkan pada 2025 terjual 1.500 unit.
“Pertumbuhan konsumsi perumahan di Pati dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sebelumnya (2024) rumah terjual 860 unit, tahun berikutnya ada di atas 1.000 unit, sehingga mengurangi angka backlog,” jelasnya.
Pihaknya mengupayakan verifikasi di lapangan untuk pendataan backlog serta Rumah Tak Layak Huni (RTLH).
Berupaya memadukan data antara hunian yang tidak layak dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Yang jadi urgensi saat verifikasi di lapangan, baik RTLH maupun backlog. Kami verifikasi data sehingga ada sinkronisasi pada data, karena kita kerja berdasarkan data bukan asumsi,” tegasnya.
Langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi angka backlog di Kabupaten Pati, di antaranya Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).
Selanjutnya, ada program rumah seken dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng).
“Metode yang kita lakukan, pertama menggunakan KPR FLPP. Selanjutnya, menggunakan program rumah seken dari Pemprov Jateng dengan membantu kamar mandi dan sejenisnya dibiayai BKK Jateng, masyarakat tinggal punya tanah, dibangunkan, sebulan bayar Rp800 ribu,” terang Qosim.
Langkah berikutnya untuk mengatasi backlog ini, pemerintah juga bisa mengalokasikan pembangunan rumah baru.
Pelaksana pembangunannya dari koordinasi antara Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Corporate Social Responsibility (CSR), organisasi masyarakat (Ormas), dan lembaga zakat.
“Pemerintah bisa mengalokasikan bangun baru untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian bisa juga melalui CSR, dan juga kami koordinasi dengan lembaga seperti NU (Nahdlatul Ulama), Muhammadiyah, kemudian Baznas (Badan Amil Zakat Nasional),” ucapnya.
Target mengatasi backlog di tahun ini mencapai 9.000 unit di Kabupaten Pati.
Editor; Mila Candra
Pos terkait
BERITA TERBARU LAINNYA
Tidak ada komentar