Mahasiswa Demo Tolak Kenaikan PPN 12 Persen, Ancam Gelar Aksi Lebih Besar Lagi
Foto: Suasana aksi demo mahasiswa di depan kantor DPRD Jepara untuk menolak Kenaikan PPN 12 Persen, Senin (30/12/2024). (Mondes/Dian) JEPARA – Mondes.co.id | Penolakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen juga dilakukan mahasiswa di Kabupaten Jepara.
Mereka yang tergabung dalam aliansi Jepara Menggugat melaksanakan aksi demo di depan Kantor DPRD Kabupaten Jepara, pada Senin (30/12/2024).
Ratusan mahasiswa tersebut membawa atribut berupa bendera merah dan kuning dari berbagai organisasi mahasiswa, seperti GMNI, maupun PMII.
Dengan tegas mereka menolak adanya kenaikan pajak tersebut.
Setidaknya para mahasiswa membawa enam tuntutan. Antara lain, pertama, mendesak Presiden segera mengeluarkan PERPU untuk membatalkan kenaikan PPN 12 persen.
Kedua, pemerintah segera mengimplementasikan pajak emisi karbon yang sempat tertunda di tahun 2022.
Ketiga, mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan pajak kekayaan yang menyasar individu berpenghasilan tinggi.
Keempat, mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan pajak kepada komoditas besar seperti tambang, sawit, batubara.
Kelima, mendesak pemerintah agar meninjau Kembali APBN yang terbuang sia-sia untuk proyek proyek strategis nasional.
Keenam, mendorong pemerintah untuk melakukan Judicial Review terhadap UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
“Kami selaku mahasiswa sepakat untuk menolak kenaikan PPN 12 persen,” ungkap Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unisnu Jepara, Adam Mahfudz.
Dia menegaskan jika tuntutan mahasiswa tidak dipenuhi, mereka berjanji akan kembali melakukan aksi lebih besar lagi.
“Ketika tuntutan kami tidak diterima, tidak di-follow up oleh DPRD Jepara, akan turun aksi lebih banyak lagi,” ungkapnya.
Menurutnya, daripada menaikkan PPN 12, seharusnya pemerintah bisa lebih fokus untuk mengoptimalkan beberapa komuditas yang telah dihasilkan. Salah satunya hasil pertambangan.
“Kami ingin memaksimalkan dan mendesak pemerintah agar pemerintah bisa memaksimalkan pajak komuditas batubara, tambang, dan lainnya,” ujarnya.
Pimpinan DPRD Jepara mengajak para mahasiswa untuk mengajukan perwakilan untuk melakukan audiensi di dalam gedung dewan.
Namun, ajakan dari pimpinan DPRD Jepara pun ditolak oleh para pendemo.
Ketua PMII Jepara, Muhammad Abid Birrul Jabbar Shobir mengatakan bahwa kenaikan PPN 12 persen ini memang merugikan masyarakat.
Ketua GMNI Jepara, Gofarudin Zakaria melihat ada sektor lain yang harus dimaksimalkan bukan hanya PPN.
Program kenaikan PPN tidak mendasar dan tidak menjadi solusi Indonesia.
Editor: Mila Candra
Pos terkait
BERITA TERBARU LAINNYA
Tidak ada komentar