Foto: Suasana diskusi pada Konvensi Hak Anak di Pati (Mondes/Singgih) PATI – Mondes.co.id | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati menyelenggarakan pelatihan Konvensi Hak Anak dengan menghadirkan para pimpinan perusahaan di Kabupaten Pati.
Acara tersebut berlangsung pada 21-22 Juli 2026 di Ruang Joyokusumo Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pati.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengajak dunia usaha berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang ramah keluarga, melalui penyediaan fasilitas bagi pekerja perempuan dan pemenuhan hak anak.
Ajakan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan, kemarin.
Perusahaan memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan pekerja perempuan, sekaligus tumbuh kembang anak.
Hal ini akan menjadi landasan dalam penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
“Pembangunan Kabupaten Layak Anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan komitmen dunia usaha dalam menciptakan lingkungan kerja yang ramah keluarga. Perhatian terhadap kesejahteraan ibu dan anak merupakan investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang sehat, berkualitas, dan siap menghadapi tantangan masa depan,” ujar Chandra.
Perusahaan didorong memenuhi hak-hak pekerja perempuan melalui penyediaan ruang laktasi, ruang konsultasi, fasilitas ramah anak, serta pemenuhan hak cuti melahirkan dan menyusui.
Langkah tersebut dinilai penting, karena di sejumlah perusahaan, mayoritas tenaga kerja merupakan perempuan.
Selain mendorong perusahaan menghadirkan kebijakan yang berpihak pada keluarga, Pemkab Pati juga berkomitmen memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan dunia usaha.
Sinergi tersebut diharapkan mampu membantu penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi perusahaan, sekaligus menjaga iklim investasi di Kabupaten Pati agar tetap kondusif.
“Pemerintah daerah akan terus menjadi mitra dunia usaha. Kami ingin investasi tumbuh, lapangan kerja bertambah, dan masyarakat Pati memperoleh manfaat sebesar-besarnya,” kata Chandra.
Ia menambahkan, pemerintah akan mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.
Serta, upaya prioritas peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul.
Narasumber acara tersebut didatangkan dari Yayasan Setara, Yuli Sulistyanto.
Ia juga dikenal sebagai inisiator KLA.
Pada pelatihan Konvensi Hak Anak, Yuli mengingatkan komitmen negara dan sektor swasta dalam memerhatikan hak perempuan dan anak.
Ia juga mengenalkan esensi dalam pemenuhan hak bagi anak.
“Komitmen negara dan dunia usaha untuk anak itu penting. Anak sejak dari kandungan harus dipenuhi hak-haknya mulai dari hak untuk hidup, mendapatkan perawatan kesehatan dan nutrisi, memperoleh perlindungan dari bahaya fisik maupun psikis,” ungkapnya kepada audiens pada Rabu, 22 Juli 2026.
Ada empat prinsip utama Konvensi Hak Anak, di antaranya non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak.
“Empat prinsip hak anak harus diterapkan di dunia usaha, seperti pemberian hak izin yang proporsional untuk pekerja ibu-ibu yang sedang memiliki anak kecil di rumah, hak untuk magang bagi pelajar, dan CSR di klaster kesejahteraan keluarga,” ujar Yuli.
Pada acara tersebut menghadirkan peserta dari 25 pimpinan perusahaan.
Mereka dari perusahaan di sektor layanan kesehatan, pengolahan pangan, media massa, perbankan, perbelanjaan, dan lain sebagainya, saling berdiskusi membahas tentang produk dan layanan yang ramah pada anak.
Editor: Mila Candra
Anda tidak dapat menyalin konten halaman ini