Foto: Warga Desa Sukoharjo, Kecamatan Wedarijaksa mendatangi Kantor DPRD Pati (Mondes/Singgih)PATI – Mondes.co.id | Ratusan warga Desa Sukoharjo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati mendatangi Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, kemarin.
Mereka datang untuk meminta kejelasan sikap DPRD Kabupaten Pati atas dugaan perilaku anggota dewan yang melakukan kekerasan kepada kepala desa (Kades) sampai meninggal dunia pada Rabu, 18 November 2026.
Warga Desa Sukoharjo pun dibersamai oleh seluruh Kades di Kabupaten Pati untuk menemui pimpinan DPRD Kabupaten Pati.
Namun, pihak legislatif yang menemui audiensi dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Pati.
Narjito, selaku perwakilan warga Desa Sukoharjo, mendesak agar oknum anggota DPRD Kabupaten Pati diproses secara etik oleh BK DPRD Kabupaten Pati.
Bila perlu, oknum tersebut harus dicopot dari jabatannya sebagai wakil rakyat.
“Kami meminta segera diproses dan ditindaklanjuti yang telah memperlakukan Bapak Suparjo. Tuntutannya harus dipecat dan juga ditahan di kepolisian,” ungkapnya kepada awak media.
Tensi pertemuan itu memanas karena Ketua DPRD Kabupaten Pati tidak menemui massa.
Semakin panas ketika oknum anggota dewan tidak dihadirkan untuk meminta maaf kepada warga Desa Sukoharjo.
“Kami akan mengawal dengan massa yang lebih banyak. Hasilnya dari BK DPRD menindaklanjuti segera tuntutan masyarakat Sukoharjo,” urainya.
Saat warga menanyakan keberadaan oknum anggota DPRD Kabupaten Pati yang sempat cekcok dengan Suparjo, pihak legislatif tidak mengetahui.
“Kami tidak puas karena tidak menghadirkan pelaku. Pelaku belum diketahui, tadi tidak ada jawaban. Pelaku dari Fraksi Partai Demokrat berinisial M,” beber Narjito dengan penuh amarah.
Di sisi lain, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pati, Bambang Susilo yang memimpin jajaran DPRD Kabupaten Pati menemui massa, mengatakan bahwa ada kemungkinan oknum tersebut mendapat sanksi berat.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa BK DPRD Kabupaten Pati hanya punya kewenangan menindak secara etik, bukan secara hukum karena bukan ranahnya.
“Sanksi terberat bisa sampai pemberhentian, tergantung prosesnya seperti apa. Ini tidak sama dengan proses hukum yang berdiri sendiri, kami tidak bisa mencampuri. BK memproses etik, makanya kita mengatur kode etik,” ucap politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu usai audiensi.
Jika proses hukum berlanjut hingga oknum dewan dipenjara, maka secara otomatis DPRD Kabupaten Pati akan memberhentikan oknum anggota DPRD Kabupaten Pati itu.
Bambang mengaku tidak tau posisi oknum tersebut.
Bahkan, ia mengaku seluruh anggota DPRD Kabupaten Pati baru mengetahui kejadian wafatnya Kades Sukoharjo Kamis (19/11/2026) pagi.
“Oknum kita kurang tahu (keberadaan), mohon maaf. Saya tahunya pagi tadi,” paparnya.
Sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Pati, ia mengecam tindakan yang diduga penganiayaan tersebut.
Ia berharap semua anggota DPRD Kabupaten Pati lebih bijaksana dalam bertindak.
“Kami menyayangkan kejadian hal ini, secara kelembagaan kami menyayangkan. Kami harap seluruh anggota introspeksi, tidak ada hal seperti ini lagi,” pesannya.
Editor: Mila Candra
Anda tidak dapat menyalin konten halaman ini