PASANG IKLAN DISINI

Begini Pandangan Warga Kendeng Soal Tiga Capres Pemilu 2024

waktu baca 3 menit
Senin, 22 Jan 2024 11:59 0 211 Singgih TN

PATI – Mondes.co.id | Kelompok masyarakat adat Sedulur Sikep yang bermukim di Pegunungan Kendeng merasa kecewa oleh para calon presiden (Capres) di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Bahkan, menurut Tokoh Adat Sedulur Sikep asal Sukolilo Pati, Gunretno merasa pernah dibohongi oleh eks Gubernur Jawa Tengah yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) yakni Ganjar Pranowo.

Gunretno mengatakan, publik bisa menilai kinerja dari Capres nomor urut 03 tersebut dalam mengambil kebijakan di wilayah Pegunungan Kendeng menyoal izin pertambangan kala masih memimpin Provinsi Jawa Tengah.

“Bisa ditonton ya, Gubernur Jawa Tengah yang punya slogan ‘Ijo Royo-royo’. Menjabat di Jawa Tengah 10 tahun, apakah Jawa Tengah menjadi ijo royo-royo, rakyat tahu sendiri,” katanya kepada awak media.

Selain tokoh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, pihaknya juga menilai Capres lain, yakni Anis Baswedan dan Prabowo Subianto. Ia berpandangan Prabowo Subianto sebagaimana calon nomor 02 juga punya program sama seperti milik Presiden Joko Widodi (Jokowi), terlebih di kabinet tersebut Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tak digubris.

Sedangkan, dalam pandangan politiknya, capres nomor urut 01, Anis Baswedan belum terlihat arah kebijakannya. Pasalnya, Capres usungan Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu belum pernah menjabat di Provinsi Jawa Tengah.

“Terus mungkin Pak Prabowo dan temannya juga bagian dari sistem. Untuk Pak Anis memang tidak bisa dibedakan karena dia memimpin wilayah Jakarta yang sempit,” ujarnya.

Baca Juga:  Pemerintah Larang Mudik, Doni Monardo: Pengetatan Mobilitas di Dearah Harus Dilakukan

Menyinggung salah satu capres, Gunretno menyampaikan bahwa persoalan Pegunungan Kendeng selalu menjadi perdebatan antara akademisi dan Ganjar Pranowo. Bahkan perdebatan tidak dirasakan dampaknya oleh Sedulur Sikep.

Dirinya mengatakan bahwa Ganjar Pranowo mesti berhadapan langsung dengan warga lereng Pegunungan Kendeng supaya mengerti masalah secara rinci.

“Saya mungkin dianggap mengkritik, lebih baiknya dikonfrontasikan kepada warga Kendeng. Karena ketika ditanya apa masalah Kendeng? Selesai atau tidak? Bapak-bapak perlu tahu, bahwa ada izin semen kan sebelum saya, itu seolah-olah dilempar bahwa yang mengeluarkan izin adalah gubernur terdahulu. Tapi izin yang dikeluarkan gubernur terdahulu kan kita gugat dan kita menang, tapi faktanya juga Pak Ganjar juga mengeluarkan izin lingkungan dan ditambah izin operasi yang di Rembang,” ujarnya.

Sebagai informasi, pada 2 tanggal Agustus 2016 pihaknya pernah meminta Presiden Jokowi untuk melakukan KLHS Pengunungan Kendeng. Kemudian, Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) dan Cekungan Air Tanah (CAT) Watu Putih tidak boleh dieksplorasi untuk keperluan tambang. Namun, faktanya ditemukan kerusakan yang begitu besar akibat ditambang melalui izin yang diterbitkan oleh Ganjar Pranowo.

Ia menilai bahwa kondisi tersebut harus dijadikan pembelajaran untuk memilih siapa yang berhak memimpin ke depannya.

“Dan hasilnya di Kendeng itu ditemukan kerusakan yang begitu besar. Maka tidak boleh ada penambangan. Izin yang sudah keluar harus direklamasi, direhabilitasi. Tapi faktanya juga izin keluar terus-terusan,” pungkasnya.

Editor: Mila Candra

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA

Anda tidak dapat menyalin konten halaman ini