Alun-alun Simpang Lima Pati Semrawut, Praktisi Hukum Minta Pemkab Tegas Tegakkan Perda

PATI – Mondes.co.id | Maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang masih nekat berjualan di kawasan zona merah Alun-alun Simpang Lima Pati mendapat sorotan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Djoeang.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Pesantren di Winong Terdampak Kemarau, Ratusan Santri dan Ustaz Kesulitan Akses Air Bersih

1147 Harold

Hal itu disampaikan praktisi hukum LBH Djoeang, Fatkhurrohman, Selasa, 10 November 2026.

Ia menilai, keberadaan PKL yang kembali memenuhi kawasan pusat kota, membuat kondisi ruang publik tersebut semakin semrawut dan mengurangi kenyamanan masyarakat.

Sebelumnya, Alun-alun Simpang Lima Pati menjadi salah satu tempat favorit masyarakat untuk bersantai maupun berolahraga.

Baca Juga

1 tahun  lalu

HAB ke-79, Kemenag Pati Perkuat Kerukunan dan Launching Wakaf Uang Berbasis Online

899 Singgih Tri

Namun, kondisi tersebut kini dinilai mulai berubah akibat banyaknya pedagang yang berjualan di kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona merah.

“Sekarang itu alun-alun menjadi semrawut, padahal dulu nyaman untuk santai berolahraga, tapi karena sekarang ada atensi dari AMPB yang menyampaikan PKL boleh, janganlah. Harusnya ada penataan ruang khusus untuk jualan agar bisa dicarikan tempat. Kalau alun-alun kota akan semrawut, dan tidak nyaman,” ujarnya.

Ia menegaskan, Pemkab Pati seharusnya tetap berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2014 tentang kawasan zona merah.

Menurutnya, penegakan aturan harus dilakukan secara konsisten tanpa mengesampingkan ketentuan yang sudah berlaku.

Ia juga meminta Pemkab Pati tidak serta-merta mengakomodasi permintaan pihak tertentu, termasuk desakan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) terkait diperbolehkannya PKL berjualan di kawasan alun-alun.

Sebab, menurutnya setiap kebijakan harus tetap mengacu pada aturan dan mekanisme yang berlaku.

“Pemda tidak perlu mengakomodir permintaan teman-teman AMPB, harus ada tata caranya karena sudah ada perdanya. Pemkab harus bisa menertibkan, banyak masyarakat yang terganggu,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia berharap pemerintah daerah (Pemda) dapat menyiapkan lokasi khusus bagi para PKL agar tetap bisa menjalankan aktivitas ekonomi tanpa harus menggunakan kawasan yang diperuntukkan sebagai ruang publik.

Dengan demikian, kepentingan pedagang dan kenyamanan masyarakat bisa sama-sama diperhatikan.

Ia pun mendorong Satpol PP Kabupaten Pati untuk meningkatkan pengawasan dan melakukan penertiban secara konsisten.

Menurutnya, keberadaan Perda harus diikuti dengan tindakan nyata agar fungsi Alun-alun Simpang Lima sebagai ruang publik tetap terjaga.

Editor; Mila Candra