Perumusan Upah 2027 Lamban, Serikat Pekerja Rembang Serukan Aksi Besar-besaran 12 November
REMBANG — Mondes.co.id | Dewan Pengupahan Kabupaten Rembang dari unsur Serikat Pekerja (PSP SPN Rembang), Dalyadi, melayangkan kritik tajam terhadap lambannya kinerja pemerintah dalam menetapkan perumusan Upah Minimum Tahun 2027.
Ia menilai, pemerintah kurang serius menangani proses penetapan upah yang sangat krusial bagi kesejahteraan para buruh.
Kritik keras ini dipicu oleh alur perumusan yang dinilai keliru dan tidak memberikan kepastian hukum bagi para pekerja.
Menurut Dalyadi, tahapan penetapan idealnya dimulai dari Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), lalu diturunkan ke Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Namun hingga kini, belum ada kejelasan terkait UMP dan UMSP Jawa Tengah 2027 akibat penundaan yang dinilai tidak wajar.
“Pemerintah terkesan tidak serius dan mengabaikan keresahan para pekerja dalam merumuskan upah tahun 2027 ini. Alur perumusan yang lambat membuat buruh berada dalam ketidakpastian,” tegas Dalyadi.
Sebagai bentuk protes dan dorongan nyata terhadap birokrasi, Dalyadi atas nama perwakilan Dewan Pengupahan PSP SPN Rembang, menyerukan aksi demonstrasi besar-besaran yang dijadwalkan berlangsung pada 12 November 2026.
Aksi massa tersebut bertujuan murni mendesak pemerintah agar segera memfinalisasi dan menetapkan besaran UMP serta UMSP Jawa Tengah Tahun 2027 tanpa penundaan lagi.
Serikat pekerja berharap langkah ini dapat mendorong para pemangku kebijakan untuk bertindak cepat, demi menjamin kepastian nasib jutaan buruh di Jawa Tengah.
Editor: Mila Candra
Pos terkait
BERITA TERBARU LAINNYA
