DPRD Angkat Bicara Soal Tingginya Angka Pembuangan Bayi di Pati Tahun Ini

waktu baca 2 menit
Jumat, 20 Nov 2026 16:48 0 55 Singgih Tri

PATI – Mondes.co.id | Tingginya angka pembuangan bayi di Kabupaten Pati pada tahun 2026 menjadi perhatian serius, terutama Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Muntamah.

gempur rokok ilegal rembang

Hal itu disampaikan ketika dihubungi Mondes.co.id, Jumat, 20 November 2026.

Menurut Muntamah, bayi adalah manusia kecil yang masih lemah yang harus dilindungi dan dijaga, bukan untuk dibuang begitu saja seperti tidak memiliki nilai.

“Bayi itu manusia kecil yang masih lemah. Dia tidak bisa meminta tolong, tidak bisa membela dirinya sendiri. Tugas kita adalah melindungi dan menjaganya, bukan membuangnya,” ujarnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menilai fenomena pembuangan bayi tidak bisa hanya dilihat dari sisi moral semata.

Ada persoalan yang lebih dalam, mulai dari kurangnya edukasi, tekanan ekonomi, hingga lemahnya pendampingan bagi perempuan dan keluarga yang menghadapi kehamilan tidak diinginkan.

“Jangan hanya menyalahkan ibunya. Kita harus lihat kenapa ini bisa terjadi. Apakah tidak ada tempat mengadu, apakah tidak ada pendampingan, apakah lingkungannya tidak mendukung,” ungkapnya.

Muntamah menegaskan, pembuangan bayi yang melanggar aturan harus tetap diberikan tindakan hukum.

Hal ini penting agar ada efek jera dan tidak menjadi contoh yang ditiru oleh yang lainnya.

“Kalau melanggar aturan, harus ada tindakan hukum supaya ada efek jera bagi yang lainnya. Kalau dibiarkan, nanti akan dianggap biasa,” tegasnya.

Muntamah mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk memperkuat upaya pencegahan.

Mulai dari sosialisasi di sekolah, penguatan peran Puskesmas, hingga penyediaan layanan konseling bagi remaja dan calon ibu.

BACA JUGA :  Gelaran Liga Ramadan Pati 2026 Bergulir

“Saya mendorong agar pencegahan ini diperkuat. Jangan hanya menunggu ada kasus baru bergerak. Harus ada edukasi sejak dini,” katanya.

Ia juga meminta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Pati maupun Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pati lebih aktif hadir di tengah masyarakat.

Menurutnya, banyak kasus pembuangan bayi terjadi karena sang ibu merasa sendirian dan tidak tahu harus berbuat apa.

“Bayi yang dibuang itu korbannya dua, bayinya dan ibunya. Ibunya mungkin juga korban keadaan. Maka negara harus hadir sebelum terlambat,” tutur tokoh aktivis perempuan itu.

Muntamah berharap, penegakan hukum berjalan beriringan dengan pembinaan.

Pelaku harus diproses sesuai hukum yang berlaku, tetapi di sisi lain, masyarakat juga harus diedukasi agar tidak ada lagi bayi yang menjadi korban.

“Penegakan hukum itu untuk efek jera, tapi pencegahan itu untuk masa depan. Dua-duanya harus jalan,” pungkasnya.

Editor; Mila Candra

LAINNYA

Anda tidak dapat menyalin konten halaman ini