Foto: puluhan pekerja dan pengurus serikat buruh Rembang berkumpul (Mondes/Supriyanto)REMBANG – Mondes.co.id | Dewan Pengupahan Kabupaten Rembang menggelar rapat pleno penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) pada Kamis (19/10/2026) di salah satu Aula Hotel Rembang.
Rapat tersebut dihadiri oleh tiga unsur tripartit, yakni serikat buruh, asosiasi pengusaha, dan pemerintah daerah.
Agenda utama dalam rapat pleno kali ini berfokus pada pembahasan tata tertib persidangan, serta penentuan formula perumusan upah yang akan digunakan sebagai acuan penetapan UMK dan UMSK Kabupaten Rembang.
Di tengah berlangsungnya diskusi di dalam ruangan, puluhan pekerja dan pengurus serikat buruh tampak berkumpul di luar gedung aula.
Kehadiran massa dari berbagai elemen seperti Serikat Pekerja Nasional (SPN), SBSI 92, SPSI, SPM, serta aliansi buruh Rembang lainnya, bertujuan memberikan dukungan moral bagi perwakilan mereka yang sedang berunding.
Salah satu Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN), Emon, menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Buruh, menjadi titik terang bagi perjuangan panjang kaum pekerja.
Ia menyoroti Pasal 13 ayat (4) dalam regulasi tersebut yang memberikan ruang bagi Dewan Pengupahan untuk menggunakan formula tertinggi, yakni inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa (0,5 hingga 1), atau menggunakan perumusan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Meski regulasi menyediakan dua opsi, pihak pekerja bersikap tegas untuk memilih opsi kedua.
”Bagi pekerja, tidak ada perundingan kecuali menggunakan KHL,” tegas Emon di sela-sela aksi dukungan tersebut.
Editor: Mila Candra
Anda tidak dapat menyalin konten halaman ini