Data Kemiskinan di Pati Masih Semrawut, DPRD Sebut Perlu Perbaikan Sistem Validasi

waktu baca 2 menit
Rabu, 18 Nov 2026 15:45 0 67 Singgih Tri

PATI – Mondes.co.id | Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menyoroti carut-marut data kemiskinan yang dikelola oleh dinas terkait.

gempur rokok ilegal rembang

Validitas data yang digunakan sebagai acuan penyaluran bantuan sosial (bansos) dinilai masih jauh dari kata akurat di lapangan.

Persoalan ini mencuat setelah ditemukan banyaknya ketidaksesuaian antara kondisi riil masyarakat dengan klasifikasi data yang tercatat.

Warga yang secara ekonomi tergolong kurang mampu, justru tercatat dalam kelompok tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Joni Kurnianto, mengungkapkan secara blak-blakan mengenai kejanggalan sistem pendataan tersebut.

Menurutnya, kondisi ini menjadi cerminan bahwa sistem validasi yang berjalan saat ini masih memerlukan perbaikan besar-besaran agar tepat sasaran.

“Kita tahu lah ya data itu, misalnya di Dinas Sosial. Orang tidak punya atau miskin ya tetapi masuk kategori Desil 6 bahkan desil 8, itu yang terjadi,” terangnya, Rabu, 18 November 2026.

Ia menegaskan bahwa buruknya kualitas data ini, berdampak langsung pada salah sasaran program perlindungan sosial.

“Akibatnya, masyarakat yang benar-benar membutuhkan uluran tangan pemerintah kerap terabaikan dari daftar penerima manfaat,” tutur politisi Partai Demokrat itu.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak & Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Pati, dr. Aviani Tritanti Venusia, mengatakan pengajuan penurunan desil dapat dilakukan melalui pemerintah desa (Pemdes) atau kelurahan setempat.

Masyarakat dapat menyampaikan kondisi sebenarnya agar dilakukan proses verifikasi dan pembaruan data.

Selain melalui Pemdes, masyarakat juga dapat memanfaatkan aplikasi Cek Bansos untuk mengajukan usulan perbaikan data.

BACA JUGA :  TNI/Polri Bersinergi Jaga Jasmani

Pengajuan tersebut nantinya menjadi bahan untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.

“Bisa mengajukan penurunan melalui desa setempat, melalui aplikasi Cek Bansos, atau melalui pendamping PKH,” tandasnya.

Editor; Mila Candra

LAINNYA

Anda tidak dapat menyalin konten halaman ini