Pelaporan E-LHKPN Polres Trenggalek Diasistensi Itwasda Polda Jatim

TRENGGALEK – Mondes.co.id | Pelaporan E-LHKPN personel jajaran Polres Trenggalek diasistensi langsung tim dari Itwasda Polda Jatim, Selasa, 27 Januari 2026.

Salah satu agendanya yakni memberikan pembekalan tentang seluk beluk Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Baca Juga

3 tahun  lalu

Natal Damai, Kapolres Blora Apresiasi Seluruh Elemen Masyarakat

925 mondes

Seperti, siklus pelaporan berikut timeline, e-materai yang diterbitkan oleh Kemenkeu, hingga tren kepatuhan dalam pelaporan E-LHKPN Satker dan Satwil jajaran Polda Jatim.

Wakapolres Trenggalek, Kompol Herlinarto saat membuka acara yang digelar di Rupatama Mapolres, menyampaikan jika E-LHKPN merupakan kewajiban bagi setiap pejabat penyelenggara negara.

“Tujuannya adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sekaligus mencegah ruang korupsi,” sebutnya.

Baca Juga

3 tahun  lalu

Asah Kemampuan Prajuritnya, Kodim Pati Menggelar Latihan Menembak

1005 mondes

Menurut Kompol Herli, ketika yang bersangkutan (pejabat negara) tidak melaksanakan, maka akan membawa konsekuensi hukum maupun sanksi tegas.

Mulai dari teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, sanksi etik, hingga hukuman kalau ditemukan manipulasi atau penyembunyian harta.

“Oleh sebab itu, kepada seluruh peserta nanti benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan oleh tim asistensi. Sehingga tidak ada kesalahan ataupun keragu-raguan dalam pengisian,” ujar Wakapolres.

Sementara, Ketua Tim Asistensi, Kompol Nadiar Rachman menerangkan, bahwa treatment yang digelar, dimaksudkan untuk men-support, mendorong, mengingatkan, serta memberikan pendampingan para pejabat lingkup Polres Trenggalek.

“Melalui ini, diharapkan dalam pelaporan LHKPN tidak sampai terdapat kekeliruan karena bisa terkena sanksi,” tandasnya.

Kompol Nadiar menambahkan, tahap lanjut usai melakukan pelaporan dan mengunggah data, ada proses verifikasi.

Dari situ, akan muncul status terverifikasi lengkap atau perlu perbaikan.

Setelah dinyatakan lengkap serta terverifikasi, barulah Komisi Peberantasan Korupsi (KPK), akan mengumumkan harta penyelenggara negara tersebut.

“Saat ini, status pelaporan di Polres Trenggalek seluruhnya tidak ada perbaikan atau dinyatakan lengkap. Disampaikan terima kasih dan apresiasi atas pelaksanaannya,” pungkas Ketua Tim Asistensi Itwasda Polda Jatim.

Editor: Mila Candra