PPPK Rembang Diwajibkan Menyusun SKP Secara Periodik

REMBANG – Mondes.co.id | Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Rembang kembali memberikan penegasan terkait mekanisme penilaian kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Setiap aparatur PPPK diwajibkan menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara periodik, baik bulanan maupun tahunan, sebagai instrumen utama dalam evaluasi masa kerja.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Musala Mirip Ka’bah di Pati, Ajarkan Agama Islam untuk Penyandang Autisme

938 Harold

​Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKD Kabupaten Rembang, Miftachul Ichwan Anggoro Kasih, menjelaskan bahwa kewajiban penyusunan SKP merupakan bentuk perencanaan, pelaksanaan, serta pengukuran akuntabilitas kinerja bagi setiap pegawai.

Dalam penjelasannya, Ichwan menyebutkan bahwa poin-poin yang tertuang dalam SKP bulanan, merupakan derivasi dari perjanjian kerja yang telah disepakati antara PPPK dengan atasan langsung atau pimpinan unit kerja.

​”Dalam struktur SKP, terdapat dua unsur utama penilaian, yakni aspek kinerja dan aspek perilaku. Pimpinan perangkat daerah bertanggung jawab penuh untuk melakukan penilaian secara objektif terhadap kedua indikator tersebut,” ungkap Ichwan.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Menuju Popda, Persiapan Atlet Silat Asal Pati Sudah 70 Persen

923 Singgih Tri

Proses penilaian kinerja PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang kini dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan platform digital yang telah disediakan oleh pemerintah pusat.

​”Terkait perangkat atau tools penilaian, kami sepenuhnya menggunakan sistem yang telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal ini memastikan proses penilaian berjalan secara transparan dan terstandarisasi,” tambahnya.

Penyusunan SKP tahunan juga menjadi syarat mutlak bagi PPPK sebagai bentuk pertanggungjawaban di akhir tahun anggaran.

Hasil evaluasi yang berjenjang dan berkelanjutan ini, nantinya akan menjadi dasar pertimbangan pimpinan dalam proses perpanjangan perjanjian kerja.

​Kebijakan ini juga berlaku bagi PPPK formasi tahun 2019 yang saat ini masa kerjanya telah diperpanjang selama satu tahun, sesuai dengan kebijakan strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.

Melalui mekanisme ini, diharapkan seluruh PPPK dapat terus menjaga profesionalisme dan kualitas pelayanan publik di unit kerja masing-masing.

Editor; Mila Candra