Menerka Kemungkinan Pemakzulan Kepala Daerah Menurut Pandangan Pakar HTN

PATI – Mondes.co.id | Proses Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati dinilai memiliki peluang besar untuk memakzulkan Bupati Pati.

Namun dengan catatan, asalkan bukti pelanggaran disiapkan dengan matang.

Baca Juga

6 bulan  lalu

DBD Masih Menjadi Ancaman, PSN di Donorojo Digencarkan 

220 Dian A.

Hal ini disampaikan Pakar Hukum Tata Negara (HTN), Bivitri Susanti usai memberikan masukan kepada Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Pati, Senin, 25 Agustus 2025.

“Dasar hukum pemakzulan kuat, terutama pelanggaran sumpah jabatan. Misalnya pembuatan Perbup PBB-P2 tanpa partisipasi publik dan mutasi pejabat yang tidak sesuai aturan,” terangnya.

Jika pengajuan Hak Angket ini ingin disetujui oleh Mahkamah Agung (MA), ia pun berpesan kepada DPRD Kabupaten Pati supaya mempersiapkan bukti sebagai lengkap, sehingga tidak ditolak oleh lembaga yudikatif tersebut.

Baca Juga

2 tahun  lalu

BPBD Akui, 6 Kecamatan di Pati Yang Masih Terendam Banjir

1046 mondes

“Kalau bukti kuat, peluangnya besar sekali,” lanjut Bivitri.

Sedangkan, Ahli Hukum lainnya, M. Junaidi juga menilai langkah Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Pati ini sudah sesuai aturan.

Pasalnya, langkah yang dijalankan sudah sesuai aturan main.

“Pansus ini konstitusional. Mekanisme yang dijalankan sudah on the track,” ungkapnya.

Dirinya juga menuturkan bahwa pemanggilan kepala daerah oleh lembaga legislatif sah-sah saja untuk melengkapi dokumen dan bukti.

“Itu kesempatan supaya dokumen lengkap dan prosesnya kuat secara hukum,” tegas Junaidi

Sementara, Ketua Pansus Hak Angket, Teguh Bandang Waluyo memastikan pihaknya masih mengkaji 4 dari 12 poin temuan.

Selanjutnya, ia melakukan pemanggilan Bupati Pati untuk dimintai keterangan.

“Setelah penggalian data, DPRD akan memanggil Bupati dan pakar hukum pidana untuk pendalaman,” pungkasnya.

Editor; Mila Candra