PATI – Mondes.co.id | Kurikulum Merdeka telah diterapkan di seluruh satuan pendidikan sejak tahun pelajaran 2022/2023.
Penerapan kurikulum merdeka tak terlepas dari penilaian berbasis projek, atau biasa dikenal dengan Implementasi Profil Projek Penguatan Pelajar Pancasila (P5).
Adanya Implementasi P5 yang mengharuskan peserta didik menampilkan sebuah prakarya diharapkan menciptakan generasi yang kreatif, mandiri, dan mampu beradaptasi dalam era perubahan yang cepat. Implementasi kurikulum ini diharapkan akan memberikan kontribusi positif dalam memajukan pendidikan di Indonesia dan mencetak individu-individu yang siap menghadapi tantangan masa depan.
Namun, beberapa kegiatan Implementasi P5 pun mendapat sorotan dari berbagai pihak, salah satunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati.
Menurut Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (Kabid GTK) Disdikbud Kabupaten Pati, Ponco Sugiharto, penerapan kurikulum merdeka perlu disesuaikan dengan kemampuan siswa dan orang tua siswa. Mengingat sejauh ini, Implementasi P5 di dalam kurikulum merdeka agak terlalu memberatkan dari segi biaya.
“Kalau saya memandang kurikulum merdeka sejauh ini diimplentasikan di sekolah kok terlalu boros, seperti berwirausaha dan lain sebagainya. Takutnya memberatkan orang tua,” ucapnya kepada Mondes.co.id, Jumat, 29 September 2023.
Ia menambahkan, penggunaan pakaian adat bagi siswa di hari-hari tertentu juga menjadi sorotan. Menurutnya, menjiwai kebhinekaan Indonesia tidak melulu harus menggunakan baju adat dari Sabang sampai Merauke.
“Sekarang itu ada aturan mengenakan pakaian adat. Padahal mengenal budaya tidak harus menggunakan pakaian adat. Justru saya khawatir memberatkan mereka,” pungkasnya.
Anda tidak dapat menyalin konten halaman ini
Tidak ada komentar