DPRD Pati Soroti Fasilitas Kesehatan Buruk

PATI – Mondes.co.id | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Suyono menyoroti fasilitas pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan masih buruk.

Suyono mengatakan, pelayanan kesehatan khususnya pengguna Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penerima Bantuan Iuran (BPJS PBI) oleh rumah sakit menuai polemik baru.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Polresta Pati Beri Bantuan Sumur Bor di Tiga Desa Krisis Air

317 Vindi Agil

Jika sebelumnya banyak ditemukan perbedaan sistem pengobatan dan pelayanan peserta KIS, BPJS PBI dibanding dengan pasien umum, saat ini muncul kasus yang berbeda lagi.

Banyak pasien setelah menjalani proses rawat inap selama tiga hari, walaupun kondisinya belum pulih dipulangkan pihak rumah sakit dengan alasan kuota penuh.

Oleh karena itu, DPR Pati meminta Pemerintah Daerah untuk meninjau rumah sakit-rumah sakit yang memiliki aturan semacam itu, karena selain menciderai publik juga menyalahi aturan undang-undang yang berlaku.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Jadwal Tes PPPK II Pemkab Pati di Titik Lokasi BKN Semarang Belum Muncul

519 Singgih Tri

“Kesehatan adalah prioritas paling penting dari pemerintah daerah untuk masyarakat Kabupaten Pati. Di Rumah Sakit baik negeri maupun swasta, ketika sudah tiga hari bagi pengguna KIS, BPJS PBI walaupun belum sembuh sudah disuruh pulang. Mohon ditinjau kembali aturan tersebut karena sangat membebani masyarakat,” ungkap Suyono.

Wakil rakyat asal Kayen tersebut mengungkapkan, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan KIS, padahal mereka layak untuk mendapatkan layanan kesehatan tersebut. Oleh karena itu, dirinya meminta dinas terkait untuk mengupdate lagi warga kurang mampu yang belum mempunyai KIS.

“Mohon update kembali terkait KIS, banyak Masyarakat yang belum dapat,” ucapnya.

Suyono juga menambahkan, prioritas rumah sakit dalam memberikan pelayanan adalah kesembuhan pasien. Rumah sakit harus professional tidak boleh membeda-bedakan pasien yang mampu dan pasien yang kurang mampu, pelayanan yang diberikan harus sama.

“Kesehatan bagi masyarakat yang sakit harus diprioritaskan kesembuhannya, tentunya rumah sakit juga harus memberi pelayanan yang nyaman dan professional kepada masyarakat baik mampu maupun tidak mampu,” pungkasnya. (ADV/Str)