Usai Ketemu DPRD Pati, Peserta Audiensi Tegaskan Ingin Bahas R3 Bukan Dapodik
Foto: Audiensi pertemuan antara tenaga honorer R3 dengan DPRD Pati serta jajaran OPD. (Mondes/Singgih) PATI – Mondes.co.id | Niat awal membahas tentang R3, namun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati malah mencecar peserta audiensi dengan pembahasan data pokok pendidikan (dapodik).
Hal ini ditegaskan oleh Anggita selaku koordinator tenaga honorer yang kemarin, Kamis, 6 Februari 2025 melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Pati dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurutnya, tujuan utama pertemuan tersebut seharusnya mengadukan masalah R3 kepada DPRD Kabupaten Pati agar segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati.
Sayangnya, pembahasan mengarah ke luar fokus utama, yang justru DPRD Kabupaten Pati mengira permasalahan dikerucutkan ke permasalahan dapodik guru honorer di Kabupaten Pati.
“Saya ingin klarifikasi untuk kemarin audiensi di DPRD Pati, sebenarnya tujuan utama kami adalah untuk menanyakan kejelasan status kami sebagai R3 dalam seleksi PPPK Tahap 1 tahun 2024 kemarin, mulai dari formasi, penempatan, penggajian. Tetapi, saat audiensi ternyata pembahasan itu belum tersampaikan semua karena topik yang diangkat bukan tentang R3 melainkan tentang dapodik,” ujarnya saat dihubungi Mondes.co.id, Jumat, 7 Februari 2025.
Ia mengaku belum puas dari pertemuan dengan DPRD Kabupaten Pati dan para OPD Terkait.
Pasalnya, pembahasan keterangan R3 pada hasil pengumuman Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 1 tidak disinggung sama sekali, serta pertanyaan yang diutarakan tidak mendapatkan respons dari para jajaran pejabat yang datang.
“Fokus kok malah dapodik, padahal yang ingin saya tegaskan adalah soal R3 teknis kelanjutannya seperti apa. Tetapi yang di up terus soal dapodik ketika saya ingin cut masalah itu tetep saja yang diangkat soal dapodik. Selama di ruangan pembahasan R3 teknis gak kesampaian belum ada kejelasan dan jawaban sama sekali dari DPRD dan OPD,” tegas Anggita meluruskan kesalahpahaman yang terjadi.
Sementara, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pati sudah membantu untuk meluruskan miskonsepsi yang terjadi kepada DPRD Kabupaten Pati.
Sayangnya, ia menilai bahwa DPRD Kabupaten Pati tetap tidak paham maksud dan tujuan pertemuan tersebut.
“Saya mau menambahkan tentang pembahasan teknis di-cut Pak Bandang Teguh Waluyo (Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati), pas aku ngomong lagi dipotong bahas dapodik. Lalu R3 kok gak disinggung padahal rencana bahas pertanyaan R3 teknis jangan dapodik,” tuturnya.
Ia mengatakan bahwa pada pertemuan para DPRD Kabupaten Pati justru menggebu-gebu membahas soal permasalahan dapodik ketimbang menindaklanjuti aduan masalah R3.
Dirinya pun belum merencanakan akan bertemu lagi dengan berbagai pihak terkait kapan, demi menuntaskan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) berkaitan dengan R3 ini.
Ia selaku koordinator mencoba menenangkan para rekan-rekannya agar tetap solid saling merangkul demi memperjuangkan haknya sebagai PPPK.
“Ada miskom di antara anggota kami, untuk menenangkan semua saya berusaha untuk menjelaskan kepada anggota saya dan menjadi penengah biar tidak saling menyalahkan karena memang merangkul banyak orang itu tidak mudah. Untuk bertemu lagi dengan DPRD kemungkinan ada tapi belum tahu kapan,” pungkasnya.
Editor: Mila Candra
Pos terkait
BERITA TERBARU LAINNYA
Tidak ada komentar