Terkesan Dikebiri Wewenangnya, Kades di Pati Ogah Isi Kursi Perangkat Desa

PATI-Mondes.co.id| Langkah Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pati, Jawa Tengah, untuk melakukan pengisian perangkat desa di 401 Desa nampaknya mendapat respon negatif oleh para Kepala Desa (Kades). Hal itu menyusul lantaran banyak para Kades yang menolak dengan pengisian perangkat desa tersebut.

Data yang dihimpun media, Penolakan para Kades itu didasari dengan alasan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) maupun Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat. Bahwasanya untuk pengisian perangkat itu adalah kewenangan Desa, dan Pemda tidak seharusnya sewenang- wenang mengambil alih apa yang menjadi ranah desa.

Baca Juga

4 tahun  lalu

Peduli Warga Saat Isolasi Mandiri Pemdes Ngagel Salurkan Sembako

394 mondes

“Kami trauma dengan kejadian yang lalu, karena loyalitas terhadap Kades ini terkesan dikebiri, dan aturan yang dibuat oleh Pemda itu tidak sesuai dengan harapan para Kades,” ungkap salah satu Kades di Kecamatan Juwana kepada wartawan, Selasa (16/11/2021).

Selain itu, soal pengisian perangkat desa, Para Kades juga harus berpikir lebih matang. Pasalnya, Dalam pengisian itu banyak pihak lain yang ikut campur, hal itu lebih dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Padahal pihak lain itu seharusnya tidak mencampuri apa yang menjadi ranah Kades.

“Saya dihubungi oleh pihak kecamatan apakah saya mengusulkan untuk pengisian perangkat desa apa tidak, hanya saja kita sampaikan nanti dulu, karena jangan sampai aturan yang dibuat itu seperti dulu, karena itu akan membuat trauma para Kades,” katanya.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Ratusan Nelayan Pati Gelar Demo Tolak PNBP 10%

1215 mondes

Hal senada juga disampaikan salah satu Kades di Kecamatan Jakenan. Menurutnya, Soal pengisian perangkat desa sebenarnya menjadi kekawatiran para Kades. Hal itu menyusul lantaran tidak ada perubahan aturan yang dibuat oleh Pemda dalam pengisian perangkat desa.

“Apabila aturan itu masih dibuat seperti yang dulu, kami pastikan banyak para Kades yang menolak dan tidak mengusulkan pengisian perangkat desa, andaipun ada pasti Kades-kades yang baru, yang belum paham dengan mekanisme yang sebenarnya,” tegas Kades itu seraya diamini para Kades yang lain.

Sebelumnya Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan dan Desa (Tapem) Pemda Kabupaten Pati, Imam Kartika mengaku, Pengisian perangkat desa adalah kewenangan Pemerintah Desa. Namun dalam pengisian itu kalau tidak diatur maka SOPnya akan menjadi liar. Dan pasti desa bisa semaunya, sehingga harus diterbitkan Perda nomor 11 tahun 2018 tentang perubahan Perda nomor 2 tahun 2015, tentang perangkat desa. Jelas disitu sudah diatur soal pengisian dan pemberhentian.

“Memang untuk pelantikan sudah menjadi kewenangan desa, dan Pemda bukan bermaksud mengambil alih kewenangan Kades, namun kita hanya mengatur prosesnya, dari awal sampai akhir,” jelas Imam.

(Hdr/Mondes)