Tak Hanya Ali, Joni Juga Kecewa dengan Kinerja Pj Bupati Pati

PATI – Mondes.co.id | Tidak hanya Ketua DPRD Pati Ali Badrudin saja yang kecewa dengan kinerja Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, Wakil Ketua I DPRD Pati Joni Kurnianto juga mengungkapkan hal serupa.

Kekecewaan tersebut membuncah dalam audensi antara para perangkat desa dengan DPRD Pati, hari ini (3/4/2024).

Baca Juga

1 tahun  lalu

Jelang Akhir Tahun, Puluhan Ribu Petani di Pati Belum Peroleh Pupuk Subsidi Jatah 2023

680 Singgih Tri

Diketahui, Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro dan Sekda Pati Jumani tidak hadir dan mewakilkan kepada Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Tri Haryama dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pati Sukardi.

Padahal, audiensi ini sangat krusial, lantaran belum cairnya honorarium yang bersumber dari Siltap, yang harusnya sudah diterima perangkat desa di Bumi Mina Tani.

Usut punya usut, peraturan bupati (Perbup) tentang Alokasi Dana Desa yang mengatur kenaikan Siltap perangkat desa, belum keluar.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Pembangunan Proyek SBSN di MTsN 1 Pati Dimulai

449 admin

Alasannya, Perbup tersebut belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Sampaikan ke Pj dan Sekda. Kami kecewa sekali. Sudah beberapa bulan Perbup belum jadi. Ini lucu-lucu sekali. Kita kayak enggak punya Bupati di sini. Kita kecewa sekali. Kalau enggak ribut, enggak cair. Kebangetan ini, kebangetan, kok mentolo (kok tega). Dari tahun ke tahun-tahun. Lucu ini,” keluhnya.

Imbasnya, belum keluarnya Perbup tentang Alokasi Dana Desa ini, berefek pada Siltap perangkat di 401 desa Kabupaten Pati belum cair hingga kini.

Tidak hanya itu, Perbup lain juga terkesan lambat. Sebut saja Perbup tentang Minuman Beralkohol (Mihol) di Kabupaten Pati.

Joni menyayangkan, tidak sigapnya pemerintah daerah yang dinahkodai Henggar Budi Anggoro.

Ia bahkan mengaku malu dengan masyarakat dan DPRD Provinsi Jawa Tengah.

“Tiga periode dewan, baru kali ini seperti ini. Saya malu kepada provinsi. Seolah dewan tak ada kerjanya,” jelasnya.

Editor: Mila Candra