Seruu, 7 Orang Calon Bakal Perebutkan Kursi Sekda Pati

PATI-Mondes.co.id| Pertarungan perebutan kursi Calon Sekretatis Daerah (Sekda) Kabupaten Pati, yang disinyalir akan berakhir pada Oktober 2021 mendatang, nampaknya akan bertambah sengit.

Ada 7 orang calon Sekda yang sudah mendaftar, diantaranya Kepala Dinas Nakertrans Tri Haryomo, Kepala Dinas UMKM Wahyu, Kepala Satpol PP Sugiono, Kepala Inspektorat Jumani, Staf Ahli yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Dishub Teguh, Kepala BPBD Budi Martinus, dan Kepala Dinas Disdagprin Hadi Santoso.

Dari 7 nama itu Nama Jumani yang saat ini menduduki jabatan sebagai Kepala Inspektorat Kabupaten Pati banyak disebut-sebut dikalangan birokrasi lantaran dianggap ada kedekatan dengan Bupati Pati Haryanto dengan memiliki rekam jejak yang mumpuni.

Hanya saja, hal itu pun tidak mengurangi kendor bagi peserta lain, seperti Hadi Santoso yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Perundustrian (Disdagprin) Kabupaten Pati. Hadi yang mulai berkiprah di organisasi pemerintahan sejak 1990, dan pernah mengikuti tugas belajar di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) selama 4 tahun, merupakan satu-satunya lulusan yang menyandang gelar 3A di kalangan birokrasi pada tahun 1997.

Pria yang merupakan Lulusan STPDN bagian pemerintahan desa itu pernah mengabdikan dirinya mulai dari Kepala Seksi, Kasubdit, dan Inspektur Pembantu (Irban) di Inspektorat, dan setelah itu menjabat sebagai Camat di Tambakromo selama 3 tahun. Pada 2016, dirinya juga pernah dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol-PP), dan akhirnya sampai sekarang menduduki jabatan sebagai Kepala Disdagprin Kabupaten Pati.

Hadi yang mempunyai 5 bersaudara itu, saat menjadi camat Tambakromo melahirkan program yang sampai saat ini masih dijalankan, yakni program pelayanan satu pintu, yang dimulai ditingkat Kecamatan.

“Program saya saat itu waktu masih menjabat Camat di tahun 2016, saya ingin dekat dengan masyarakat, saat itu saya buka pelayanan terpadu, atau pelayanan 1 pintu, gagasan itu dilakukan karena dianggap dulu masyarakat setiap berurusan ke kecamatan terkesan carut marut, sehingga dibuat pelayanan paten yang masih dilaksanakan sampai sekarang,” ujarnya.

Mantan Kasatpol PP Pati itu juga pernah melakukan penyegelan terhadap tempat karaoke saat baru 2 bulan menjabat, bahkan pernah menjalankan Perda soal penertiban pengamen dan melarang masyarakat untuk memberikan uang kepada pengemis serta melakukan penataan terhadap PKL.

“Memang ini saya anggap belum berhasil, tapi paling tidak bisa mengurangi,” paparnya.

Pria kelahiran 1970 itu mengaku bahwa jabatan Sekda adalah posisi jabatan tertinggi di birokrasi pemerintahan, sehingga sudah sepantasnya masa pensiun yang masih tersisa 10 tahun ini digunakan untuk lebih mengabdikan diri di masyarakat dan pemerintahan melalui jabatan Sekda.

“Jabatan Sekda ini adalah jabatan terakhir di birokrasi, dan sudah sepantasnya saya mengabdikan diri di masyarakat, dan mengabdikan diri di masa jabatan akhir Bupati Pati,” jelasnya.

(Hdr/Mondes)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.