Foto: Suasana pembangunan hunian di Pati (Mondes/Singgih) PATI – Mondes.co.id | Kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan dan jumlah rumah yang tersedia atau disebut backlog, menjadi fokus Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Pati dalam peningkatan kualitas hunian.
Berdasarkan catatan Disperkim Kabupaten Pati, sasaran backlog di wlayah Pati sebanyak 34.000 unit hunian.
Menurut Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Disperkim Kabupaten Pati, Ahmad Qosim, capaian ini masih jauh karena pihaknya baru membangun 121 unit hunian di tahun 2025.
Sehingga masih banyak sasaran backlog yang akan dikebut di tahun berikutnya dalam rangka melaksanakan program nasional 3 juta rumah.
“Ada segmen prioritas program 3 juta rumah untuk menurunkan backlog atau angka ketidakpunyaan rumah. Yang sudah membangun backlog ini baru 121 unit untuk di tahun 2025, untuk backlog total target 34.000, masih jauh,” jelas Qosim kepada awak media saat diwawancarai belum lama ini.
Pengerjaan backlog bisa dilakukan secara mandiri, asalkan mengurusnya dilaporkan kepada Disperkim Kabupaten Pati.
Program ini didukung dengan bebas Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tanpa retribusi dan bebas biaya balik nama atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB).
“Bisa digarap secara mandiri dengan membuat rumah sendiri, kemudian dilaporkan ke kami. Jadi kami memberikan akses kemudahan untuk memperoleh pengesahan set plan, bebas PBG, bebas BPHTB diberikan pemerintah kepada masyarakat agar 34.000 backlog segera tertangani,” tuturnya.
Selain penanganan backlog, Qosim menjelaskan mengenai progam bedah rumah atau peningkatan kualitas hunian dari Rumah Tak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH).
Dijelaskannya bahwa program tersebut menarget 70.000 titik, sedangkan di tahun ini baru 2.400 titik yang dikerjakan.
“Program prioritas ini berkaitan program nasional 3 juta rumah, dengan begitu dibagi ke beberapa segmen program mulai dari peningkatan RTLH menjadi RLH yang mana itu penganggarannya melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten, Provinsi hingga APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negaea) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Di 2025 ini untuk yang dibiayai 2.400-an yang sudah diperbaiki dari anggaran pusat, provinsi, kabupaten, Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), hinga ormas (organisasi masyarakat) kebencanaan,” ungkapnya.
Untuk di tahun 2026, pihaknya mengusulkan 2.000 sasaran rumah untuk dibenahi kepada pemerintah pusat.
“Tahun depan kita usulkan sejumlah 2.000 rumah untuk ke pemerintah pusat, belum yang ke bantuan sosial dari APBD Provinsi. Tahun depan akan semakin banyak program kegiatan Rumah Layak Huni (RLH),” sebutnya.
Editor: Mila Candra
Anda tidak dapat menyalin konten halaman ini
Tidak ada komentar