Rancangan Perubahan APBD Rembang 2025 Dipastikan Berpihak pada Masyarakat

REMBANG – Mondes.co.id | Bupati Rembang, Harno, menegaskan bahwa Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat.

Penegasan ini disampaikan dalam rapat paripurna di DPRD Kabupaten Rembang saat memaparkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2025.

Baca Juga

3 bulan  lalu

Warga Desa Srikandang Lestarikan Tradisi Temurun Bodo Apem

421 Dian A.

​Bupati Harno menjelaskan bahwa pembahasan Raperda Perubahan APBD ini bertujuan untuk menyinkronkan program dan kegiatan baru yang didukung oleh dana transfer dari pemerintah pusat.

Penyesuaian ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program pembangunan yang mendesak, sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat.

Ia menekankan bahwa setiap program telah disusun melalui perencanaan yang matang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Bahas APBD 2023, Legislatif dan Eksekutif Malah Adu Argumen Pelik

1132 mondes

​”Ini adalah implementasi fungsi perencanaan, koordinasi, motivasi, serta pengendalian dan evaluasi strategi kinerja pemerintah daerah,” ujar Bupati Harno, Kamis (14/8/2025).

​Perubahan APBD 2025 ini juga diarahkan untuk menampung aspirasi masyarakat, menyempurnakan program yang sudah berjalan, serta mengakomodasi kegiatan yang belum teranggarkan dalam APBD induk 2025.

Hal ini mencakup program yang bersifat keharusan maupun instruksional sesuai kebutuhan daerah.

​Dalam rancangan perubahan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp2,013 triliun, naik 0,23 persen atau sekitar Rp4,7 miliar dari APBD induk.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,031 triliun, meningkat 0,86 persen atau sekitar Rp17,57 miliar.

Kenaikan belanja ini menyebabkan defisit Rp17,87 miliar yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah dengan jumlah yang sama, sehingga anggaran tetap seimbang.

​Bupati Harno menyatakan optimisme bahwa kebijakan anggaran ini akan dimanfaatkan secara efektif untuk memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, demi kesejahteraan masyarakat Rembang.

Sebelumnya, pemerintah daerah dan DPRD telah melakukan koordinasi dan pembahasan sistematis untuk menyamakan persepsi terkait program dan alokasi anggaran.

​Menanggapi hal ini, Fraksi PPP melalui Abdul Muid menyampaikan pandangan bahwa perubahan APBD merupakan instrumen penting untuk menjaga keseimbangan dan kesinambungan pembangunan daerah.

Ia menegaskan, setiap perubahan harus tetap berpijak pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.

Editor: Mila Candra