Petani Perhutanan Sosial Datangi Dispertan Pati, Tuntut Jatah Pupuk

PATI – Mondes.co.id | Ratusan petani lahan Perhutanan Sosial mendatangi Kantor Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Pati, Kamis, 9 April 2026.

Baca Juga

5 bulan  lalu

Kisah Para Penjaga Gizi Anak Sekolah yang Bekerja di Dapur MBG 

487 Dian A.

Koordinator demonstran, Saman, menyebut distribusi pupuk subsidi saat ini jauh dari kata cukup untuk petani hutan yang hanya menerima sekitar 20 persen dari total kebutuhan.

“Dengan kondisi seperti ini, petani terpaksa beli pupuk di luar dengan harga lebih mahal. Bisa sampai Rp230 ribu per sak,” ujarnya.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Tangani Jalan Rusak, Paslon Harno-Hanies akan Bentuk Unit Reaksi Cepat

550 Supriyanto

Ia menyebut, pupuk wilayah Desa Sukobubuk diperkirakan mencapai 80 persen dari luas lahan yang sudah ditanami.

Total area perhutanan sosial di kawasan tersebut mencapai sekitar 1.260 hektare yang tersebar di Desa Sukobubuk, Desa Wangunrejo, hingga sebagian Desa Bermi.

Masalah makin pelik bagi petani kecil.

Dengan kepemilikan lahan sekitar seperempat hektare, mereka hanya mendapat alokasi pupuk sekitar 10 hingga 13 kilogram.

“Tidak mungkin pengecer membagi satu karung jadi beberapa bagian kecil. Ini jelas tidak solutif,” kata Saman.

Akibatnya, petani harus menutup kekurangan dengan membeli pupuk non-subsidi.

Tahun lalu, harga pupuk di luar subsidi bahkan sempat menyentuh Rp230-240 ribu per sak dengan berat 50 Kg.

Menanggapi aksi tersebut, Kepala Dispertan Kabupaten Pati, Ratri Wijayanto, menyatakan pihaknya akan mengupayakan pemenuhan kebutuhan pupuk subsidi bagi petani lahan Perhutanan Sosial.

Namun, ia menegaskan bahwa bantuan tersebut hanya akan diberikan kepada kelompok tani yang telah memiliki legalitas resmi.

“Yang sudah legal akan kita bantu. Kita akan input ke Simluhtan dan koordinasi dengan Kementerian Pertanian, serta Balai Perhutanan Sosial,” ujarnya.

Ratri juga menjelaskan bahwa alokasi pupuk subsidi yang selama ini hanya sekitar 20 persen, berkaitan dengan aturan komposisi tanaman di kawasan hutan.

Dalam regulasi tersebut, komposisi lahan dibagi menjadi 50 persen tanaman keras, 30 persen MPTS, dan hanya 20 persen tanaman musiman.

“Pupuk subsidi selama ini memang diarahkan untuk tanaman musiman, seperti jagung,” urainya.

Selain itu, pihaknya juga menghadapi kendala administratif.

Sebab, kawasan perhutanan sosial kerap melintasi batas kabupaten.

Guna menghindari pelanggaran distribusi, pihaknya harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati dalam menentukan alokasi pupuk.

“Jangan sampai pupuk bersubsidi yang seharusnya untuk wilayah Pati, justru masuk ke kabupaten lain. Itu bisa jadi pelanggaran,” tegas Ratri.

Editor: Mila Candra