Perkuat Koordinasi dan Pendampingan Program, Para Kades di Trenggalek Bentuk PKDI

TRENGGALEK – Mondes.co.id | Guna memperkuat jalinan koordinasi serta pendampingan program-program, para Kepala Desa (Kades) di Trenggalek membentuk PKDI.

PKDI sendiri merupakan kepanjangan dari Persaudaraan Kepala Desa Indonesia, yaitu organisasi sosial sebagai wadah komunikasi di lingkup pimpinan tingkat desa.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Tongkat Komando Polres Trenggalek Bergulir ke Tangan AKBP Indra Ranu Dikarta

936 Heru Wijaya

Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Trenggalek, selain penyusunan pengurus, dilakukan juga pemilihan Ketua DPC PKDI Kabupaten Trenggalek 2026–2031.

Mengambil tempat di Hotel Hayam Wuruk, Jalan Panglima Sudirman, Kabupaten Trenggalek, seremoni pengukuhan dipimpin Ketua DPD PKDI Jawa Timur, Syaifullah Mahdi pada Senin, 16 Februari 2026.

Kepada awak media, Syaifullah Mahdi menyampaikan, jika di hampir seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur sudah terbentuk kepengurusan DPC PKDI.

Baca Juga

9 bulan  lalu

Usulan Ranperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Diserahkan kepada DPRD Trenggalek

462 Heru Wijaya

“Hampir merata di kabupaten dan kota di Jawa Timur. Terdekat, DPC PKDI Pacitan akan segera dikukuhkan,” sebutnya.

Syaifullah menambahkan, PKDI dirumuskan memang benar-benar murni sebagai organisasi sosial.

Tidak ada keterkaitan dengan kepentingan atau misi politik tertentu.

Namun demikian, tidak ada larangan bagi anggota untuk secara personal menjalin komunikasi dengan partai maupun tokoh-tokoh politis.

“Tapi kalau ada teman-teman yang sudah komunikasi dengan partai atau tokoh politik, kita tidak melarang, sebab itu juga penting,” imbuhnya.

Secara tegas, masih kata Ketua DPD PKDI Jawa Timur itu, komitmen bersama yang dituangkan lewat organisasi tersebut bertujuan untuk mengembalikan marwah desa.

Dengan mengutamakan persaudaraan, tetap tegak lurus pada hierarki pemerintah, mulai tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat.

Karena mempunyai tujuan yang sama dengan kepala desa, yakni menyejahterakan masyarakat.

PKDI berkewajiban turut membantu seluruh program prioritas pemerintah.

“Meskipun beda kabupaten, tapi tetap satu wadah persaudaraan. Dan yang lebih penting, PKDI harus tegak lurus pada pemerintah, baik pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat. Sebab, tujuannya sama yaitu kesejahteraan masyarakat,” tandas Syaifullah.

Sementara itu, Kepala Desa Karangturi, Kecamatan Munjungan, Puryono didaulat menjadi Ketua DPC PKDI Trenggalek selama lima tahun ke depan menyebut keberadaan PKDI cukup strategis.

Melaluinya, para kepala desa akan lebih mudah berkoordinasi, mengingat saat ini banyak program perlu penyesuaian-penyesuaian.

Terlebih, dengan terbitnya kebijakan mengenai efisiensi Dana Desa (DD).

“Pemerintah pusat memangkas distribusi DD, sehingga kepala desa harus benar-benar jeli dalam menjalankan program prioritas mereka.

Sekitar 83 persen pemotongan secara langsung untuk pembangunan gerai (Koperasi Desa Merah Putih) yang dicicil selama 6 tahun,” ujar Puryono.

Menurut dia, besaran pemangkasan untuk daerah Trenggalek rata-rata kisaran Rp200.000.000 sampai Rp375.000.000 per desa.

Sedangkan untuk pengalokasianya, digunakan untuk program-program wajib yang sudah ditentukan pemerintah pusat.

“Program prioritas sudah ditentukan oleh pusat. Seperti, ketahanan pangan, kemudian penanganan stunting, BLT-DD dengan beserta nominatif persentasenya,” pungkasnya.

Editor: Mila Candra