Pemkab Rembang Siapkan Diri Songsong Penilaian Kabupaten Sehat 2025

REMBANG – Mondes.co.id | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang secara resmi memulai persiapan untuk mengikuti penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tahun 2025.

Program dua tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Kesehatan ini merupakan bentuk apresiasi bagi daerah yang berhasil mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakatnya.

Baca Juga

4 bulan  lalu

Laskar Lereng Muria Gelar Rehabilitasi Hutan di Pegunungan Kendeng

297 Harold

Sebagai langkah awal, Pemkab Rembang telah menggelar rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Ruang Rapat Bupati pada Senin (30/6/2025).

Rapat ini bertujuan menyatukan strategi dan langkah-langkah konkret dalam menghadapi penilaian tingkat nasional tersebut.

Penilaian KKS 2025 akan mencakup sembilan tatanan utama yang menjadi indikator keberhasilan daerah dalam menciptakan lingkungan sehat, antara lain:

1. Kehidupan masyarakat sehat mandiri
2. Permukiman dan sarana prasarana sehat
3. Satuan pendidikan sehat
4. Pasar rakyat sehat
5. Pariwisata sehat
6. Transportasi dan tertib lalu lintas jalan
7. Perkantoran dan perindustrian sehat
8. Perlindungan sosial
9. Pencegahan dan penanggulangan bencana

Baca Juga

5 bulan  lalu

Sekda Pati Ingin Gedung Djoeang 45 Direvitalisasi

211 Vindi Agil

Sistem penghargaan Swastisaba sendiri memiliki empat kategori, yaitu Padapa (pemula), Wiwerda (berkembang), Wistara (mandiri), dan Wistara Pripurna (paripurna).

Penilaian KKS 2025 akan berfokus pada tiga komponen utama, yakni status Open Defecation Free (ODF), penilaian kelembagaan, dan capaian atas sembilan tatanan tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, dr. Ali Syofi’i, mengungkapkan bahwa berdasarkan penilaian mandiri, Rembang sejatinya telah memenuhi syarat untuk masuk kategori Wiwerda.

Namun, hasil verifikasi dari tim Provinsi Jawa Tengah menunjukkan adanya penurunan skor, terutama pada tatanan permukiman dan fasilitas umum.

“Pada permukiman dan fasilitas umum, dari penilaian mandiri kita nilainya 86,36. Kemudian diverifikasi provinsi mendapat nilai 77,27. Ini masuk kategori Padapa. Andaikan ini sudah bisa naik di atas 80, kita sudah masuk ke kategori Wiwerda dan sudah melampaui target awal kita di kategori Padapa,” jelas dr. Ali Syofi’i.

Menyikapi hal tersebut, dr. Ali Syofi’i berharap seluruh OPD dapat meningkatkan kualitas pada tatanan yang masih lemah, khususnya permukiman dan fasilitas umum.

Penilaian dokumen administrasi oleh tim pusat dijadwalkan akan berlangsung pada bulan Juli hingga Agustus 2025, yang kemudian akan dilanjutkan dengan verifikasi lapangan pada September 2025.

“Nanti akan ada validasi lapangan dari tim pusat yang diperkirakan pada bulan September 2025. Kita harus menyiapkan untuk verifikasi lapangan,” tambahnya.

Bupati Rembang, Harno, dalam kesempatan yang sama, menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam memperkuat seluruh tatanan yang menjadi indikator penilaian.

Ia meminta agar waktu yang tersisa dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menutup berbagai kekurangan yang ada.

“Tinggal kita untuk memperbaiki sembilan tatanan ini agar bisa diperbaiki dalam waktu sekian bulan agar nanti kita mendapat predikat minimal Padapa. Syukur bisa lebih tinggi,” ujar Bupati Harno.

Dengan persiapan yang matang dan sinergi antar OPD, Pemkab Rembang optimistis dapat meraih capaian yang lebih tinggi dalam penilaian Kabupaten/Kota Sehat 2025.

“Tinggal kerja samanya antar OPD, karena kalau yang lain sudah bagus tapi ada satu yang belum akan sulit. Maka untuk meraih hal tersebut harus kerja sama semuanya,” pungkasnya.

Editor: Mila Candra