Pemkab Jepara Godok Regulasi e-Parkir

JEPARA – Mondes.co.id | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tengah menggodok regulasi e-Parkir.

Kepala Dishub Jepara, Ony Sulitijawan mengungkapkan, sistem pengelolaan retribusi parkir secara elektronik tersebut dinilai penting untuk diterapkan, namun kini tengah diupayakan regulasinya sebagai payung hukum.

Baca Juga

7 bulan  lalu

Komentar Pelatih Usai Persipa Ditinggal Song

286 Singgih Tri

“Setiap pembebanan biaya kepada masyarakat harus didasarkan pada Perda. Sementara ini masih proses (merancang regulasi),” ungkapnya Rabu (13/11/2024).

e-Parkir dinilai menjadi instrumen penting, lantaran dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah pada sektor retribusi parkir.

“Untuk itu, kami coba usulkan untuk e-Parkir ini. Baik itu kantor parkir elektronik dengan barier gate maupun pembayaran parkir non-tunai seperti QRIS,” ucapnya.

Baca Juga

7 bulan  lalu

Mengenal Desa Sampok, Sentra Durian di Pati Utara

438 Harold

Pendapatan dari sektor parkir memiliki potensi yang besar. Selain soal regulasi, juga dibutuhkan perencanaan dan detail teknis yang matang.

“Potensi pendapatannya besar, untuk itu bagaimana kita bisa menggarapnya. Daerah lain sudah memulai, seperti Kudus dan yang baru viral di Tegal,” rujuknya.

Pihaknya mengaku akan melakukan studi banding hingga kajian ke daerah yang sudah menerapkan e-Parkir.

“Pola-pola itu nanti yang akan kita tiru, kita tuangkan dalam regulasi dan aturan turunan. Meskipun nanti saat memulai bisa dengan tahap sampling beberapa ruas terlebih dahulu,” sebutnya.

Ony juga telah memetakan secara kasar kantong-kantong parkir yang potensial untuk diterapkan parkir elektronik.

“Seperti halnya pelabuhan, Duta Mode, Pecinan, dan kawasan strategis lainnya. Nantinya bisa diterapkan barier gate. Serta dilengkapi petugas khusus,” terangnya.

Pihaknya juga turut mengharap komitmen dari pimpinan. Termasuk dukungan dari DPRD selaku wakil rakyat.

Untuk tahun ini, target PAD dari retribusi parkir mencapai Rp1,3 miliar. Sementara realisasinya telah mencapai hampir 80 persen.

“Semoga bisa terpenuhi, kami berupaya untuk bisa mencukupi target pendapatan daerah. Sehingga realisasi ini bisa sesuai dengan perencanaan APBD di penetapan maupun perubahan,” tuturnya.

Editor: Mila Candra