PAD Pati Dioptimalkan pada Sejumlah Sektor, AMPB Minta Pajak UMKM Jadi Pengecualian 

PATI – Mondes.co.id | Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), menilai adanya kebijakan penarikan pajak bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pati sangat merugikan masyarakat kelas menengah ke bawah.

Baca Juga

11 bulan  lalu

Ribuan Pecinta Sepeda Tua Indonesia Ngonthel Bareng di Jepara 

1226 Dian A.

Supriyono, salah satu aktivis AMPB, mengatakan banyak sektor lain di Kabupaten Pati yang bisa dioptimalkan untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia mencontohkan sektor parkiran, pedagang pasar, rumah sakit daerah, dan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perbankan maupun korporasi swasta lainnya.

“Terkait pajak UMKM dan restoran, Plt (Pelaksana Tugas) Bupati bisa berkoordinasi dengan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) membatalkan pajak UMKM karena masih banyak sektor yang menaikkan PAD. Contoh parkir yang selama ini tidak dikelola dengan baik, retribusi pedagang tiap kecamatan yang selama ini tidak transparan, ospen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), perusahaan milik daerah semacam Soewondo, bank milik pemda (pemerintah daerah), CSR perbankan dan pabrik-pabrik banyak sekali,” terangnya saat diwawancarai awak media, kemarin.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Bupati Rembang Tindak Lanjuti Hasil Audit Polemik Seleksi PPPK

769 Supriyanto

Sebagai salah satu pemilik usaha kuliner, ia mengaku kesulitan untuk menyesuaikan aturan tersebut.

Pasalnya, usaha yang ia jalankan memerlukan biaya operasional yang tinggi, termasuk untuk menggaji karyawan.

“Pajak 10 persen itu pemerasan bagi omzet Rp2 juta per hari, saya yang mengalami omzet tekor (rugi). Untuk bayar karyawan Rp800 ribu, belum yang lain-lain,” kata owner Warung Kerang (WK) Kaliampo itu.

Pria yang kerap disapa Botok, menyarankan agar Pemkab Pati bijak mengelola anggaran dana daerah, termasuk melakukan efisiensi untuk kebutuhan yang tepat.

Ia sangat menyoroti tunjangan perumahan bagi wakil rakyat.

“Kami minta efisiensi, contoh tunjangan perumahan anggota DPRD Rp42 juta per bulan. Kita minta pajak dioptimalkan di sektor-sektor yang lain untuk masuk PAD dan efisiensi anggaran,” pungkasnya.

Editor: Mila Candra