PATI – Mondes.co.id | Dewasa ini, Kabupaten Pati sering diterjang banjir. Maka dari itu, muncul ide pembuatan sodetan sungai.
Ide ini muncul dari pikiran Ali Badrudin selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati.
Ia mengatakan, pembangunan sodetan air menjadi wewenang pemerintah, sehingga pemerintah pusat dan daerah perlu berkoordinasi memikirkan pengadaan sodetan sungai.
Ia menilai, sodetan sungai berguna untuk mengatasi banjir di Bumi Mina Tani.
“Harus ada sodetan sungai, meskipun itu menjadi kewenangan pemerintah pusat terkait penanganan banjir itu,” katanya kepada awak media beberapa waktu lalu.
Ia mengerucut pada pembenahan Sungai Silugonggo. Ali menilai, pembangunan sodetan sungai pantas jika berada di Sungai Juwana.
“Karena menurut kami perlu membuat sungai sodetan yaitu sungai Silugonggo atau sungai Juwana,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Menurut pandangannya, keberadaan sodetan sungai berguna untuk mengalirkan sebagian air, demi bisa mengurangi debit air. Hal ini dapat menciptakan volume air yang stabil di sungai.
“Keberadaan sodetan sungai sangat penting,” tegasnya ketika menyinggung adanya pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati 2025 hingga 2045.
Ia menilai, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati dapat meminimalisir terjadinya banjir di Bumi Pesantenan dengan kebijakan berkelanjutan sebagaimana yang ia maksud. Makanya, ia menekankan agar sodetan sungai dipikirkan di RPJPD.
“Pembangunan sodetan sungai harus kita perhatikan. Kita masukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Pati,” usul Ali.
Wakil rakyat asal Kayen itu menyorot, karena pembangunan sodetan sungai tidak ada di RPJPD. Sehingga Ali amat menyayangkan langkah Pemkab Pati yang kurang serius menangani masalah banjir
“Itu (pembangunan sodetan sungai) kan tidak dimasukkan. Harus kita tekankan kalau tidak ada respon dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah pusat jika tak segera mengambil tindakan, maka pemerintah daerah (Pemda) harus bergerak inisiatif. Jika tidak, ia bersama warga Pati akan mendesak Pemkab Pati.
“Tentunya kita harus mengambil satu langkah, apakah masyarakat Kabupaten Pati berbondong-bondong datang ke sana atau bagaimana, itu yang harus kita ambil langkah,” tandasnya.
Editor: Mila Candra
Anda tidak dapat menyalin konten halaman ini
Tidak ada komentar