Kemendes PDTT Gelar Pelatihan Promosi Desa Wisata di Rembang
Foto; Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha dalam Promosi Desa Wisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 di Kabupaten Rembang (Mondes/Supriyanto) REMBANG — Mondes.co.id | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, menggelar kegiatan di Kabupaten Rembang.
Adapun kegiatan yang berlangsung yakni “Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha dalam Promosi Desa Wisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025”.
Acara berlangsung selama tiga hari yakni pada 27–29 Agustus 2025.
Program ini bertujuan memperkuat kapasitas pengelola desa wisata dalam memasarkan potensi desa secara digital.
Sekaligus menjadikan desa wisata sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan sumber pendapatan asli desa.
Kegiatan ini merupakan bagian dari 12 rencana aksi Kemendes PDTT, khususnya yang berfokus pada Digitalisasi Desa dan Desa Wisata.
Sebanyak 90 peserta hadir, terdiri dari perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
Kemudian, perwakilan dari lima kabupaten (Rembang, Pati, Kudus, Blora, dan Demak), Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM), kepala desa, dan direktur BUMDes.
Narasumber yang dihadirkan berasal dari unsur pemerintah provinsi serta mitra strategis, seperti Pertamina Foundation, BNI, dan praktisi wisata.
Dalam sambutannya, Bupati Rembang, Harno, menegaskan bahwa pembangunan desa merupakan fondasi kuat bagi pembangunan nasional.
Ia menekankan, desa wisata sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal.
“Rembang memiliki potensi wisata yang sangat beragam, mulai dari bahari, religi, budaya, hingga wisata alam dan edukasi. Jika dikelola dengan baik, potensi ini akan menjadi kekuatan ekonomi baru bagi masyarakat desa,” ujar Harno.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen mendukung pengembangan desa wisata melalui pembangunan infrastruktur penunjang dan pendampingan teknis.
Namun, ia juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan daya saing desa wisata di Jawa Tengah.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDTT, Nugroho Setijo Nagoro menyampaikan informasi mengenai hal ini.
Ia menyampaikan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membuat wajah desa di Indonesia semakin dinamis dan menarik investasi.
Nugroho menjelaskan, penggunaan dana desa ke depan akan difokuskan pada tiga ruang utama.
1. Ruang Mandatory: Kebijakan wajib dari pemerintah, seperti penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
2. Ruang Konsistensi: Kebutuhan sesuai rekomendasi indeks desa.
3. Ruang Inovasi: Melahirkan ide-ide baru yang mampu mengungkit ekonomi desa.
Nugroho juga menegaskan bahwa dana desa akan mendukung program strategis nasional, termasuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dalam skema ini, dana desa akan berfungsi sebagai cadangan untuk membantu pengembalian kewajiban koperasi kepada perbankan jika terjadi gagal bayar dengan porsi maksimal 30%.
Ia menambahkan, pembangunan desa harus menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi laju urbanisasi.
Nugroho berharap desa dapat menciptakan ekosistem produktif dan inovatif yang menarik bagi generasi muda.
Melalui pelatihan ini, Nugroho berharap para pelaku wisata desa di Jawa Tengah semakin siap dalam memanfaatkan teknologi digital untuk promosi.
Kemudian memperkuat jejaring dan menghadirkan inovasi, demi mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing.
Editor: Mila Candra
Pos terkait
BERITA TERBARU LAINNYA
Tidak ada komentar