REMBANG – Mondes.co.id | Angin segar berhembus bagi masyarakat Rembang.
Pemerintah Kabupaten Rembang memastikan program BPJS Kesehatan gratis bagi warga kurang mampu akan kembali digulirkan mulai Agustus 2025.
Ini adalah langkah konkret Pemkab Rembang untuk memastikan seluruh warganya memiliki akses layanan kesehatan yang lebih luas dan merata, tanpa perlu khawatir soal biaya.
Bupati Rembang, Harno, mengungkapkan bahwa program yang sangat dinantikan ini telah menjadi prioritas.
“Mulai bulan Agustus BPJS Kabupaten Rembang sudah diberesin Pemerintah Kabupaten Rembang,” ujarnya dengan optimis, Kamis (10/7/2025).
Kesepakatan vital ini, lanjutnya, sudah dibahas tuntas bersama DPRD dan anggarannya pun telah dialokasikan secara penuh.
Keputusan untuk mengaktifkan kembali program ini bukan tanpa alasan.
Bupati Harno mengakui banyaknya keluhan dari warga yang BPJS Kesehatan-nya tidak aktif, bahkan sampai harus mengajukan surat keringanan biaya di rumah sakit.
“Karena kesehatan dibutuhkan masyarakat. Selama ini, yang BPJS-nya tidak aktif sampai minta surat keringanan biaya rumah sakit di meja saya,” imbuhnya, menunjukkan betapa mendesaknya program ini.
Harno menegaskan bahwa kolaborasi antara eksekutif dan legislatif telah menghasilkan kesepakatan bulat.
“Maka dengan kesepakatan Bupati dan anggota DPRD bulan Juli, dok Agustus semua tuntas. Aman untuk kesehatan,” tegasnya.
Senada dengan Bupati, Anggota DPRD Rembang, Puji Santoso, menjelaskan detail anggaran yang dibutuhkan.
Dinas Kesehatan mengajukan dana sebesar Rp9,7 miliar untuk membiayai kepesertaan BPJS Kesehatan gratis ini.
Angka tersebut, menurut Puji, masih estimasi dan akan diverifikasi ulang untuk memastikan data penerima tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan peserta yang sudah dibiayai pemerintah pusat.
“Permintaan anggaran dari Dinas Kesehatan kita penuhi full tanpa pengurangan. Tapi memang kita harus pastikan datanya. Mana yang dicover kabupaten, mana yang pusat,” jelas Puji.
Anggaran sebesar Rp9,7 miliar ini, lanjut Puji, telah masuk dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan akan dibahas dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dijadwalkan dimulai pertengahan Juli.
“Rp9,7 miliar sudah ada dalam KUA-PPAS. Kita tinggal menyetujui di anggaran perubahan. Kalau semua berjalan lancar, awal Agustus sudah bisa disahkan,” terangnya.
Jika usulan ini disetujui, Puji optimistis cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Rembang bisa mencapai lebih dari 90 persen, dengan tingkat keaktifan peserta di atas 88 persen.
Target ambisius ini diharapkan membawa Kabupaten Rembang meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) prioritas.
“Nanti diharapkan mendapatkan reward UHC prioritas, sehingga ketika buat BPJS hari ini, tidak perlu menunggu satu bulan untuk bisa aktif,” tandasnya.
Ini artinya, begitu terdaftar, BPJS Kesehatan akan langsung aktif, menghilangkan jeda waktu yang seringkali menjadi kendala.
Dengan kembali aktifnya program BPJS Kesehatan gratis ini, masyarakat Rembang diharapkan dapat bernapas lega dan kembali menikmati akses layanan kesehatan secara optimal tanpa hambatan administratif maupun biaya.
Ini adalah langkah besar menuju Rembang yang lebih sehat dan sejahtera.
Editor: Mila Candra
Anda tidak dapat menyalin konten halaman ini
Tidak ada komentar