PATI – Mondes.co.id | Masyarakat Kabupaten Pati sebentar lagi bakal dihadapkan pada pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, dengan beberapa calon atau kandidat yang akan memimpin Pati dalam jangka 5 tahun mendatang.
Secara resmi, pasangan Sudewo-Risma Ardhi Chandra serta Wahyu Indriyanto-Suharyono, mendaftar sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati ke Kantor KPU Kabupaten Pati.
Dengan nama kandidat yang sangat kuat dan sudah malang melintang dalam politik di negeri ini, masih banyak masyarakat yang tidak percaya dengan kinerja mereka setelah duduk di kursi pemerintahan nantinya.
Pasalnya, Y (inisial) salah satu pemerhati Politik di Kabupaten Pati menyatakan bahwa praktik jual beli surat rekomendasi sudah menjadi rahasia publik.
Dirinya mengungkapkan jika Paslon Bupati harus mengeluarkan budget tidak sedikit guna membeli satu kursi untuk surat rekomendasi.
“Misal partai A punya 6 kursi di DPRD dan 1 kursinya minta Rp500 juta berarti kalau 6 kursi sudah Rp3 miliar, belum partai yang lain,” ujarnya saat ditemui langsung, Kamis (29/8/2024).
Dengan budget yang diperkirakannya hingga mencapai Rp60 miliar lebih untuk meraih kursi K1, itu akan menjadi beban tersendiri bagi Paslon terpilih. Belum lagi janji politik dengan masyarakat, serta partai-partai pengusung.
Sedangkan ia membeberkan, jika gaji seorang Kepala Daerah berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 59 tahun 2000, pasal 1 menjelaskan Kepala Daerah kabupaten atau kota (bupati atau wali kota) adalah Rp2,1 juta per bulan, sedangkan Wakil Kepala Daerah kabupaten atau kota (wakil bupati atau wali kota) adalah Rp1,8 juta per bulan (belum termasuk tunjangan dan fasilitas).
Jika dikalikan selama 5 tahun, ia berasumsi jika modal lebih dari Rp60 miliar pastinya tidak akan kembali tanpa melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Pasti KKN itu akan dilakukan, tapi caranya serapi mungkin supaya masyarakat tidak tahu-menahu apa yang dilakukan,” tudingnya.
Pernyataan itu dilontarkannya, lantaran Pati masih terus dibayangi kemiskinan, minim pembangunan, jalan rusak di mana-mana, dan lapangan pekerjaan susah.
Editor: Mila Candra
Anda tidak dapat menyalin konten halaman ini
Tidak ada komentar