Hindun Anisah Turun Gunung Pantau Penyaluran Beras di Bangsri

JEPARA – Mondes.co.id | Hindun Anisah, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia turun gunung melaksanakan pengawasan penyaluran bantuan pangan beras kepada masyarakat di wilayah pedesaan.

Beras disalurkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Badan Urusan Logistik (Bulog) di Desa Papasan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, Jumat (25/7/2025).

Baca Juga

8 bulan  lalu

Daftar Korban Kecelakaan di Ngaliyan Semarang, 1 Warga Pati Tewas

985 Singgih Tri

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari daerah pemilihan Jawa Tengah 2 (Jepara, Kudus, Demak) ingin memastikan penyaluran beras tepat sasaran sesuai kriteria pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

“Saya ingin memastikan bantuan pangan ini tepat sasaran sesuai yang diharapkan Presiden Prabowo. Jangan sampai ada warga yang sangat membutuhkan namun justru  terlewatkan,” kata Bunda Hindun, panggilan akrab Hindun Anisah.

Bantuan pangan ini harus dirasakan manfaatnya dan jangan sampai dijual lagi.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Rencana Pembangunan Jalan Tol Jepara–Demak, Berharap Ada Investor yang Melirik

990 Dian A.

Jangan sampai ada warga masyarakat yang kekurangan pangan.

“Data KPM ini memang harus riil dan angkanya harus benar-benar sesuai kenyataan di lapangan, karena ini akan membantu meyakinkan kami dalam memgambil kebijakan di DPR bersama mitra kerja dari pemerintah,” jelas Hindun.

Wakil Kepala Cabang Bulog Pati Adi Pratama yang hadir dalam penyaluran bantuan pangan tersebut, menjelaskan penugasan yang diberikan pemerintah kepada Bulog.

“Sesuai penugasan dari pemerintah pusat, untuk penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Jepara Senin (21/7/2025) lalu dan harus selesai akhir Juli 2025,” ungkap Adi Pratama.

Pihaknya bertugas menjaga stabilitas harga beras, karena saat ini harga beras cukup tinggi.

Petinggi Desa Papasan M. Idham Kholiq menyampaikan kondisi desanya.

Disebutkan, Papasan adalah desa terluar di Kecamatan Bangsri.

“Di Desa Papasan ada 321 KPM yang tersebar di 13 RT dalam 3 RW. Verifikasi faktual terhadap KPM dilakukan sesuai kriteria yang diberikan pemerintah melalui pendamping desa,” kata dia.

Editor: Mila Candra