Fraksi PKB Harap Pemerintahan di Pati ke Depan Lebih Baik

PATI – Mondes.co.id | Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati bersuara atas hasil rekomendasi Pansus Hak Angket.

Salah satu fraksi di DPRD Pati ini menegaskan bahwa hasil rekomendasi yang disampaikan dalam pembahasan Pansus Hak Angket terhadap kebijakan Bupati Pati Sudewo, bukanlah bentuk kehilangan sikap kritis terhadap pemerintah daerah.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Kelas Inklusi bagi Penyandang Kebutuhan Khusus di Sekolah Umum Pati Minim Peminat

1344 Singgih Tri

Sebaliknya, rekomendasi itu dinilai sebagai langkah terbaik, demi perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pati.

Ketua Fraksi PKB DPRD Pati, Hj. Muntamah, menyampaikan bahwa pihaknya tetap berkomitmen menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan Bupati Pati.

Menurutnya, apa yang disampaikan dalam rekomendasi fraksi merupakan bentuk tanggung jawab politik untuk mendorong pemerintahan yang lebih baik.

Baca Juga

5 bulan  lalu

Beachtrail Run 2025 Bakal Digelar di Pulau Karimunjawa, Catat Waktunya 

347 Dian A.

“Saya secara pribadi mohon maaf atas apa yang disampaikan oleh fraksi, karena saya sebagai ketua fraksi melihat bahwa ini adalah jalan terbaik untuk Pati. Kami di Fraksi PKB tidak kehilangan sikap kritis terhadap Bupati, tetap mencermati, mengawasi, dan mengkritisi kebijakan pemerintah,” ujar Muntamah.

Ia berharap, dengan berakhirnya pembahasan Hak Angket, pemerintah daerah dapat menjadikannya sebagai momentum introspeksi atau muhasabah agar penyelenggaraan pemerintahan ke depan lebih baik dan sesuai dengan rekomendasi seluruh fraksi.

“Mudah-mudahan dengan adanya hak angket yang sudah digulirkan ini menjadi muhasabah bagi pemerintah, agar lebih baik dan sesuai dengan rekomendasi dari semua fraksi,” tambahnya.

Muntamah juga menegaskan bahwa Fraksi PKB menekankan pentingnya sikap komunikatif, akomodatif, aspiratif, dan akuntabel dalam menjalankan roda pemerintahan.

Pemerintah daerah, menurutnya, perlu mengedepankan etika dan kesopanan dalam pelayanan publik.

“Kalau PKB itu komunikatif, akomodatif, aspiratif, dan akuntabel. Lebih tidak arogan, lebih sopan. Semua ini tujuannya untuk perbaikan manajemen pemerintahan supaya pelayanan kepada masyarakat lebih baik, demi kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Ia menegaskan, keputusan fraksi PKB dalam memberikan rekomendasi dilakukan dengan pertimbangan matang dan bukan atas tekanan pihak mana pun.

“Kami bukan diberi tugas, tapi diajak muhasabah oleh pimpinan wilayah. Dengan pertimbangan-pertimbangan itulah yang kami lakukan,” tutupnya.

Editor: Mila Candra