TRENGGALEK – Mondes.co.id | Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia menggelar Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro bagi para pengusaha kecil di 18 provinsi.
Salah satunya, yang diselenggarakan di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, setelah sebelumnya dilaksanakan di Pontianak, Kalimantan Barat (12/3/2025) lalu.
Setidaknya, ada 1.200 usaha mikro di wilayah Bumi Menaksopal akan mendapatkan kemudahan kepengurusan pelayanan. Seperti, sertifikasi halal, pengurusan PIRT, asuransi mikro, BPJS ketenagakerjaan, kredit usaha rakyat, pelayanan hukum, merk dagang, dan lain-lain.
Hal tersebut, sebagaimana disampaikan Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Riza Damanik yang hadir langsung dalam seremonial pembukaan acara di Gedung Olahraga (GOR) Gajah Putih Trenggalek.
Disebutkan bahwa ada ribuan pengusaha kecil di Kota Kripik Tempe, mendapatkan kemudahan mengurus pelayanan bisnis mereka.
“Digelarnya ini (festival) untuk meningkatkan produktivitas usaha mikro kita supaya terencana lebih baik, produktif, sehingga nanti bisa naik kelas,” ungkapnya, Senin, 5 Mei 2025.
Menurut Riza, sepanjang tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran hingga Rp300 triliun untuk akses pembiayaan UMKM dengan skema KUR.
Diharapkan, dengan angka sebesar itu, mampu menjangkau sekitar 2,4 juta debitur baru. Sekaligus, 1,1 juta debitur graduasi, serta 60 persen yang akan diarahkan ke sektor produktif.
“Sesuai catatan di Kementerian UMKM, hingga 2 Mei 2025, KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang telah disalurkan mencapai Rp87,19 triliun atau 29,1 persen dari target yang dicanangkan,” imbuh Riza.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya terus mendorong agar pembiayaan ini bisa masuk ke sektor unggulan di setiap daerah. Supaya, tercipta lapangan pekerjaan ataupun kontribusi aktif terhadap pendapatan daerah serta masyarakat setempat.
Meski ada sejumlah kendala dalam mengejar target penyaluran KUR, namun tetap optimis tercapai.
“Memang ada beberapa kendala di lapangan, seperti kurangnya literasi pengusaha kecil karena minim informasi memadai tentang akses pembiayaan mikro. Sehingga, kami bersama komisi VII DPR RI, Pemprov, Pemkab bekerja sama agar semakin banyak yang bisa mengakses kredit usaha rakyat,” pungkasnya.
Editor: Mila Candra
Anda tidak dapat menyalin konten halaman ini
Tidak ada komentar