PATI – Mondes.co.id | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mendorong pemerintah lebih mengawasi penyaluran bantuan-bantuan ke masyarakat.
Hal ini diutarakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia (NKRI), Warsiti saat dihubungi Mondes.co.id, Minggu, 23 Juli 2023.
“Bantuan harus tepat sasaran. Karena bantuan ini dapat membantu kemudahan masyarakat dalam hal kesejahteraan, salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH),” ungkapnya.
Sebagai informasi, PKH merupakan salah satu bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat. PKH memudahkan ibu-ibu hamil dari keluarga miskin mendapatkan bantuan berupa layanan fasilitas kesehatan murah.
Selain bantuan bagi ibu hamil, PKH juga mempermudah akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
“PKH bisa membantu ibu-ibu hamil. Lalu keluarga tidak mampu yang punya anak sekolah bisa dimudahkan dengan bantuan kemudahan dari PKH ini,” imbuh legislator dari daerah pemilihan (dapil) V Kabupaten Pati.
Wanita yang berdomisili di Dukuh Bugel Desa Keben Kecamatan Tambakromo itu pun tak hanya menyoroti seputar penyaluran PKH saja. Ia juga mengkritisi penggunaan Dana Desa.
Menurut Warsiti, pemerintah desa harus mengoptimalkan penggunaan Dana Desa untuk memajukan desa dan mengangkat taraf ekonomi warganya.
Selain menggenjot infrastruktur, ia mendorong kepala desa dan perangkat desa mengatur alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara bijaksana.
“Yang terpenting BLT dari sumber Dana Desa harus dimaksimalkan agar mencukupi kebutuhan masyarakat tidak mampu,” pungkas Warsiti. (ADV/Sing)
Anda tidak dapat menyalin konten halaman ini
Tidak ada komentar