Desakan PNBP Tinggi, SNI Minta Pemerintah Lihat Kondisi Riil di Lapangan

PATI – Mondes.co.id | Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) secara tegas menanggapi pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang menyebut bahwa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor perikanan tangkap seharusnya bisa mencapai Rp9-12 triliun.

Ketua Umum SNI, Hadi Sutrisno dalam pandangannya menyatakan, jika desakan optimalisasi PNBP perlu mempertimbangkan kondisi riil pelaku usaha perikanan yang saat ini sedang mengalami tekanan berat.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Wujudkan Calon Kepala Daerah dari Kalangan Nahdliyin, PPP dan PKB Perkuat Koneksi

706 Singgih Tri

“Kami memahami semangat KKP untuk meningkatkan kontribusi fiskal dari sektor perikanan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak kapal nelayan saat ini justru merugi, berhenti melaut, atau mengurangi aktivitas penangkapan karena biaya operasional tinggi, akses BBM sulit, dan harga ikan tidak stabil,” tegas Ketua Umum SNI, Hadi Sutrisno, dalam pernyataan resminya, Senin (9/6/2025).

Dijelaskannya, pemerintah seharusnya fokus terlebih dahulu pada pemulihan ekosistem usaha perikanan, mulai dari perbaikan rantai distribusi, subsidi bahan bakar, penguatan permodalan, hingga stabilisasi harga jual hasil tangkapan.

Keadilan fiskal hanya dapat dicapai apabila nelayan dan pelaku usaha perikanan berada dalam kondisi yang sehat dan berdaya saing.

Baca Juga

5 bulan  lalu

Menikmati Romantisme Malam di Pasar Dugderan Kota Semarang

357 Singgih Tri

“PNBP akan naik secara alami bila iklim usaha diperbaiki. Jangan sampai justru semangat mengejar penerimaan negara ini memperparah tekanan ekonomi di hilir,” lanjutnya.

Terkait permintaan Menteri KKP kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa seluruh pelaku usaha penangkapan ikan, SNI mengingatkan agar proses tersebut dilakukan secara adil, transparan, dan proporsional.

“Kami mendukung akuntabilitas fiskal. Tapi jangan sampai pemeriksaan tersebut menimbulkan ketakutan berlebih atau pukul rata. Pelaku usaha kecil dan menengah tidak boleh disamakan dengan korporasi besar. Nelayan tradisional apalagi, jangan sampai terbebani oleh skema yang tak sesuai dengan kapasitas mereka,” tambah Hadi.

Solidaritas Nelayan Indonesia menyatakan siap menjadi mitra strategis pemerintah dan DPR dalam menyusun kebijakan perikanan yang berkeadilan dan berkelanjutan, termasuk dalam hal reformasi PNBP.

SNI juga mendorong dialog nasional terbuka antara pemerintah dan pelaku usaha perikanan sebagai langkah mencari solusi bersama.

Editor: Mila Candra