Bupati Pati Sampaikan LKPJ 2021, Anggota Dewan Pertanyakan Kejelasan Dana Covid-19

PATI – Mondes.co.id | Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati Bupati Pati sampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021 serta perubahan jadwal acara atau rapat DPRD di bulan Maret, pada Senin (21/3/2022).

Dalam penyampaiannya tersebut, Bupati Pati Haryanto menyampaikan jika pandemi Covid-19 yang melanda ini masih berdampak pada semua sektor kehidupan di Kabupaten Pati.

Baca Juga

3 tahun  lalu

Polres Pati Gilas Ribuan Botol Miras Hasil Operasi Jelang Pergantian Tahun 2021

895 mondes

Dirinya juga menyebut jika dampak pandemi Covid-19 ini menyebabkan adanya refocusing atau penggeseran dana anggaran yang dialokasikan untuk penanganan dan pencegahan persebaran Covid-19 khususnya di Kabupaten Pati ini.

Sehingga banyak kegiatan yang terkena dampak akibat refocusing anggaran ini, dan hal tersebut membuat kegiatan menjadi tidak maksimal dalam mencapai tujuan kinerja.

Menanggapi penyampaian LKPJ dari Bupati Pati tersebut, anggota DPRD Kabupaten Pati Muslihan mempertanyakan dana untuk penanganan Covid-19 ini. Pasalnya, dana yang berjumlah ratusan miliaran rupiah ini sering ditanya oleh warga kepada pihaknya.

Baca Juga

3 tahun  lalu

Kapolres Pati AKBP Christian Tobing Tancap Gas Temui Para Tokoh Agama

612 mondes

“Selama ini banyak warga yang menanyakan dana covid-19 yang tidak sedikit. Dan selama ini implementasinya seperti apa. Dan indikatornya seperti apa. Kalau di desa kan hanya seperti itu (penanganannya),” ujar anggota dewan dari Fraksi PPP ini.

Dalam jawabannya Bupati Pati Haryanto juga mengatakan jika dana untuk penanganan covid ini bersumber dari dana tak terduga dan dana refocusing anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Pati.

Dana ini kemudian digunakan untuk membeli alat pelindung diri (APD) hingga jaring pengaman sosial. Dirinya juga menegaskan jika seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Pati tidak menikmati dana ini sepeser pun.

Lanjutnya, dirinya juga sempat diperiksa secara khusus oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait hal ini dan terkait dana pembangunan infrastruktur. Dan dalam pemeriksaan itu, belum ditemukan penyelewengan.

“Kalau mau lebih dalam silakan untuk para anggota dewan memanggil pihak terkait seperti RSUD dan DKK dipanggil,” tandas Haryanto.

Rencana dalam pembahasan LKPJ Bupati Pati Tahun 2021 ini, juga akan dibahas kedalam setiap Komisi DPRD Kabupaten Pati bersama pihak-pihak terkait yang membidanginya.

(Dn/Mondes)