Bawaslu Pati Maksimalkan Patroli Hak Pilih

PATI – Mondes.co.id | Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pati jelang penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) terus melakukan pengawalan hak pilih warga dalam Pemilu 2024. Salah satunya dengan memaksimalkan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih.

Hal itu ditegaskan Komisioner Bawaslu Pati, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Ayu Dwi Lestari. Sebagaimana diketahui, kegiatan patroli pengawasan kawal hak pilih selama tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dilakukan.

Baca Juga

2 tahun  lalu

DBHCHT Cair, Petani Tembakau Pati Dikucur Mesin Cultivator dan Alat Perajang

1098 mondes

“Diantaranya untuk memastikan terkait adanya tindak lanjut terhadap saran perbaikan atas ketidaksesuaian terhadap kinerja KPU di seluruh tingkatan dan Pantarlih,” ujar Ayu.

Selanjutnya, pihaknya juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya mulai dari tahapan Coklit hingga pelaksanaan pemungutan suara pada 14 Februari 2024 nanti.

“Sasaran masyarakat difokuskan kepada masyarakat yang rentan dalam kerawanan hak pilih. Bahwa dalam proses pencoklitan ini, selain Bawaslu Kabupaten Pati melakukan pengawasan melekat dan uji petik sepekan sekali,” imbuh satu-satunya komisioner perempuan di jajaran Bawaslu Pati itu.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Sukolilo Disorot Nasional, Dua Nyawa Melayang dalam Sepekan

782 Harold

Dijelaskan juga, kegiatan ini juga melibatkan para Pengawas Desa Kelurahan (PKD) yang ada di masing-masing desa dan kelurahan.

“Patroli kawal hak pilih ini nantinya akan lebih fokus kepada masyarakat rentan, masyarakat rawan terabaikan hak pilih dengan cara mendatangi target atau sasaran,” jelasnya.

Kemudian, jajaran pengawas Pemilu, ungkap Ayu, secara langsung mendatangi pemilih rentan yang berpotensi terabaikan hak pilihnya dan berpotensi disalahgunakan hak pilihnya.

“Seperti pemilih disabilitas, pemilih di lapas, masyarakat adat, masyarakat yang tidak berdomisili sesuai dengan kartu identitasnya. Serta masyarakat yang telah meninggal dunia namun masuk dalam data atau daftar pemilih di KPU. Pengawasan lainnya, disesuaikan dengan kearifan lokal dan peta kerawanan wilayah masing-masing,” tegas Ayu. (Ed/Dr)