PATI – Mondes.co.id | Banjir rob yang terus melanda Desa Tunggulsari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, hingga kini belum mendapatkan solusi signifikan dari Pemerintah Kabupaten Pati.
Meski bantuan logistik seperti beras, minyak goreng, mie instan, sarden, dan sandbag telah disalurkan untuk meringankan beban warga.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetya mengakui bahwa penanganan banjir rob masih terkendala, karena normalisasi sungai yang menjadi penyebab utama harus dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Provinsi Jawa Tengah.
“Kami sudah menyuarakan kebutuhan normalisasi sungai yang mengarah ke laut agar aliran air lancar, tapi kewenangan ada di provinsi dan harus koordinasi dengan dinas lingkungan hidup dan kehutanan,” jelasnya, Senin, 16 Juni 2025.
Selain itu, keberadaan tanaman mangrove di sekitar sungai, membuat penggunaan alat berat untuk normalisasi berisiko merusak ekosistem.
Sehingga tindakan tersebut harus mendapatkan dukungan dari semua pihak.
“Namun masalah normalisasi ini juga tidak mudah karena ternyata di sana ada populasi mangrove kalau dilakukan normalisasi dengan alat berat dipastikan populasi tanaman mangrove yang terdampak,” imbuhnya.
Warga dan kepala desa setempat mengharapkan adanya perahu pemecah lumpur sebagai solusi alternatif, tetapi hingga kini sarana tersebut belum tersedia karena keterbatasan alat dan dukungan dari instansi terkait.
“Permintaan lain seperti perahu pemecah lumpur, namun apa yang diminta oleh kepala desa hingga saat ini belum mampu untuk mencukupi karena keterbatasan sarana yang ada di kami maupun OPD (Organisasi Perangkat Daerah) teknis dalam hal ini DPUTR (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) pengairan maupun balai besar wilayah sungai,” ungkapnya.
Sementara, warga Desa Tunggulsari masih harus menghadapi kesulitan akses dan risiko kerusakan rumah serta lahan tambak, akibat banjir rob yang sering datang tanpa solusi permanen.
“Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Pati terus berupaya memberikan bantuan darurat, namun solusi permanen untuk mengatasi rob di pesisir masih menunggu realisasi dari instansi provinsi dan dukungan anggaran yang memadai demi melindungi masyarakat dan lingkungan setempat,” tandasnya.
Editor: Mila Candra
Anda tidak dapat menyalin konten halaman ini
Tidak ada komentar