Antisipasi Kekeringan, 21 Embung Diusulkan Kelompok Tani Wilayah Rembang
Foto: Embung yang ada di Desa Krikilan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang (Mondes/Supriyanto) REMBANG – Mondes.co.id | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang terus memperkuat strategi ketahanan pangan dalam menghadapi musim kemarau.
Melalui Dinas Pertanian dan Pangan (Dintanpan), pemerintah daerah mengakselerasi program embung partisipatif, guna memastikan ketersediaan pasokan air irigasi bagi sektor pertanian tetap terjaga secara optimal.
Hingga awal Juli 2026, antusiasme sektor hulu terbilang tinggi.
Dintanpan mencatat, sedikitnya 21 usulan pembangunan embung telah diajukan oleh berbagai kelompok tani yang tersebar di sejumlah wilayah krusial, seperti Kecamatan Sumber, Kaliori, dan Rembang.
Kepala Dintanpan Kabupaten Rembang, Agus Iwan Haswanto, mengungkapkan bahwa variasi ukuran lahan yang diusulkan oleh para petani, menjadi agenda yang akan segera diselaraskan.
Untuk itu, pihaknya bergerak cepat dengan mengendakan pertemuan koordinasi, guna menyamakan persepsi mengenai regulasi teknis.
“Ini sudah masuk 21 usulan dengan luasan yang beragam. Ada yang meminta kapasitas sangat luas, ada pula yang kecil. Rencananya, minggu depan seluruh kelompok tani pengusul akan kami kumpulkan untuk penyamaan persepsi,” ujar Agus.
Dalam implementasinya, Pemkab Rembang telah menetapkan ukuran standar fasilitas embung, yakni sekitar 15 x 20 meter.
Kendati demikian, pemerintah tetap memberikan fleksibilitas bagi para petani melalui skema yang adaptif.
Bagi kelompok tani yang mengajukan lahan dengan ukuran lebih kecil, diperkenankan untuk membagi atau menggabungkannya menjadi dua titik pengerjaan.
Sebaliknya, bagi kelompok yang membutuhkan kapasitas tampung lebih besar, diwajibkan untuk berpartisipasi secara swadaya, khususnya dalam mengakomodasi tambahan biaya operasional alat berat.
“Rencana kami adalah memfasilitasi embung sesuai ukuran standar yang ditentukan. Jika ukurannya lebih kecil, boleh dipecah menjadi dua titik. Namun, jika ingin lebih besar, kelompok tani diharapkan berkontribusi mandiri untuk menambah biaya sewa ekskavator,” urai Agus secara mendalam.
Program embung partisipatif tahun ini disokong oleh alokasi anggaran sebesar Rp250 juta.
Menariknya, pendekatan partisipatif ini dinilai jauh lebih efisien dan ekonomis dibandingkan dengan proyek pembangunan embung konvensional.
Berdasarkan kalkulasi teknis Dintanpan, stimulus anggaran tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan volume tampung air hingga mencapai 10.000 meter kubik.
Angka ini melonjak drastis jika dibandingkan dengan pembangunan konvensional yang biasanya memakan biaya sekitar Rp200 juta, namun hanya mampu menghasilkan kapasitas tampung sebesar 1.500 meter kubik.
Melalui inovasi partisipatif ini, efisiensi kapasitas tampung yang dihasilkan mampu meningkat hampir tujuh kali lipat.
Dintanpan Rembang menargetkan proyek strategis ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh para petani dalam waktu dekat.
Setelah tahapan penyamaan persepsi rampung dan seluruh regulasi teknis disepakati, pemerintah akan langsung melakukan kontrak dengan penyedia jasa alat berat untuk memulai proses pengerjaan fisik.
“Target kami pertengahan Juli atau paling lambat akhir Juli ini alat berat sudah bergerak di lapangan,” tegas Agus.
Guna memastikan penyerapan program berjalan maksimal, Dintanpan tetap membuka ruang bagi usulan baru.
Jika ada kelompok tani yang mengundurkan diri akibat ketidaksiapan teknis, posisinya akan langsung digantikan oleh kelompok tani lain yang saat ini berada dalam daftar tunggu (waiting list).
Melalui sinergi dan langkah preventif ini, Pemkab Rembang optimistis produktivitas lahan pertanian di wilayahnya akan tetap stabil, sekaligus mampu meminimalisasi risiko gagal panen (puso) akibat dampak kekeringan ekstrem.
Editor; Mila Candra
Pos terkait
BERITA TERBARU LAINNYA
Tidak ada komentar