Disdikbud Pati Panggil Ketua PGRI Tri Manto, Ada Apa?
Foto: Kantor Disdikbud Pati (Mondes/Singgih) PATI – Mondes.co.id | Dugaan ketidakdisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pendidikan Kabupaten Pati menjadi perhatian.
Kali ini, seorang guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) Giling 02, Kecamatan Gunungwungkal, Tri Manto, yang juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Pati periode 2025–2030, tidak melakukan pengisian daftar hadir selama tiga bulan, yakni April, Mei, dan Juni 2026.
Temuan tersebut terungkap setelah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pati melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SDN Giling 02 pada 21 Oktober 2026.
Tri Manto pun dipanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati hari ini, Rabu, 11 November 2026.
Kepala Bidang (Kabid) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Disdikbud Kabupaten Pati, Arief Dwiadinugroho, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima tembusan hasil sidak BKPSDM Kabupaten Pati tersebut.
Arief menjelaskan bahwa menurut hasil pemeriksaan awal, ditemukan ketidakterisian presensi, baik melalui sistem presensi online maupun pencatatan manual.
Berdasarkan data yang ditemukan, kolom presensi pada April, Mei, dan Juni 2026 tidak terisi.
“Secara presensi online memang tidak ada, ditambah dengan presensi manual. BKPSDM saat datang ke sekolah menemukan beberapa guru, dan ternyata ada salah satu guru yang tidak melaksanakan absensi secara manual,” jelasnya.
Setelah temuan tersebut, pihak terkait melakukan klarifikasi pada Jumat, 6 November 2026.
Dalam proses tersebut, yang bersangkutan disebut memberikan pengakuan bahwa tidak melakukan presensi secara online maupun manual pada periode tersebut.
“Memang pada saat itu tidak melakukan presensi secara online. Kemudian secara manual juga tidak melaksanakan presensi,” ungkap Arief.
Tri Manto dimintai keterangan terkait dugaan tidak terisinya presensi selama tiga bulan tersebut.
Namun, Disdikbud Kabupaten Pati masih melakukan pendalaman terhadap keterangan yang diberikan untuk memastikan duduk perkara dugaan pelanggaran disiplin tersebut.
Arief menegaskan, sebagai ASN, wajib mematuhi ketentuan disiplin yang berlaku.
Ia juga merujuk Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP), Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, yang mengatur pemanggilan secara tertulis terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diduga melakukan pelanggaran disiplin untuk menjalani pemeriksaan oleh atasan langsung.
“Kami dari Disdikbud saat ini menunggu hasil pemeriksaan dari sekolah. Kalau memang bisa menunjukkan dokumen-dokumen, nanti akan kami cek juga,” katanya.
Terkait hak keuangan, Arief menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang diketahuinya, pembayaran gaji masih berjalan melalui mekanisme administrasi yang ada.
Namun, ia tidak menyampaikan secara rinci apakah terdapat konsekuensi pembayaran gaji terhadap dugaan ketidakhadiran tersebut.
Editor: Mila Candra
Pos terkait
BERITA TERBARU LAINNYA
