Antisipasi Krisis Air saat Kemarau, Pemkab Rembang Perkuat Strategi Pentahelix
Foto: Distribusi air bersih ke sejumlah desa terdampak kekeringan beberapa tahun lalu (Mondes/Supriyanto) REMBANG – Mondes.co.id | Menghadapi ancaman kekeringan yang rutin membayangi setiap musim kemarau, Pemerintah Kabupaten Rembang mengambil langkah proaktif.
Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serangkaian strategi antisipasi dilakukan.
Mulai dari penguatan anggaran hingga pemetaan wilayah rawan, telah disiagakan sejak dini guna melindungi masyarakat dari krisis air bersih.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Rembang, Muhammad Luthfi Hakim, menegaskan bahwa kesiapsiagaan tahun ini dilakukan lebih awal.
Langkah ini mencakup koordinasi intensif dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta instruksi khusus kepada seluruh camat.
“Kami telah mengirimkan surat resmi kepada para Camat untuk diteruskan ke tingkat desa. Tujuannya adalah memastikan pendataan wilayah rawan kekeringan dilakukan secara akurat agar penanganan tepat sasaran,” ungkap Luthfi, Kamis (7/5/2026).
Merujuk pada catatan tahun 2024, terdapat 67 desa teridentifikasi masuk dalam kategori zona merah kekeringan.
Data historis ini, dikombinasikan dengan prakiraan cuaca dari BMKG, menjadi kompas bagi BPBD dalam menentukan prioritas distribusi bantuan.
Meskipun hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait permintaan bantuan air bersih (dropping), Pemkab Rembang telah mengunci anggaran sebesar Rp75 juta untuk operasional armada tangki air.
Luthfi menekankan bahwa kunci keberhasilan penanganan bencana terletak pada kolaborasi.
BPBD kini tengah menggerakkan kekuatan Pentahelix, yakni sinergi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, dan media.
“Penanganan bencana tidak bisa dilakukan secara parsial. Kami sudah berkomunikasi dengan DPRD, BUMN, Baznas, PMI, hingga pihak swasta untuk bersiaga memberikan dukungan cadangan jika kebutuhan di lapangan melampaui prediksi,” tambahnya.
Hingga pekan pertama Mei, pantauan terhadap sejumlah sumber mata air utama di Rembang menunjukkan kondisi yang masih relatif stabil.
Kendati demikian, BPBD tetap melakukan pengawasan berkala, mengingat fluktuasi debit air yang bisa menurun drastis saat puncak kemarau.
Sebagai bagian dari pelayanan respons cepat, BPBD mengimbau pemerintah desa untuk tidak menunda pelaporan jika mulai terlihat gejala krisis air di wilayahnya.
“Masyarakat tidak perlu khawatir.Jika mulai kesulitan air bersih, segera lapor ke pemerintah desa. Pihak desa akan meneruskan laporan tersebut ke BPBD, dan kami pastikan bantuan akan segera meluncur ke lokasi,” pungkas Luthfi.
Editor: Mila Candra
Pos terkait
BERITA TERBARU LAINNYA
Tidak ada komentar