Kepala Dispermades Pati Dipanggil KPK, Camat dan Kades Diperiksa

PATI – Mondes.co.id | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Pati, Tri Hariyama menjawab pertanyaan dari awak media terkait pemanggilan dirinya oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemanggilan tersebut berlangsung kemarin di Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Sumber, Kabupaten Rembang.

Baca Juga

8 bulan  lalu

Keprihatinan Akademisi UGM Terhadap Konflik di Pundenrejo, Pemda Diminta Tegas

504 Singgih Tri

Saat itu, ia diperiksa selama 5 jam oleh penyidik.

“Kemarin memang diundang oleh penyidik KPK, kebetulan saya diundang di Polsek Sumber. Sedangkan, saya ditanya soal pengisian perangkat desa (Perades) 2026,” ujarnya saat diwawancarai hari ini, Selasa (20/1/2025).

Ia menyampaikan bahwa pemeriksaan oleh KPK berfokus pada seleksi Perades tahun 2026.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Jangan Panik, PMK Dapat Disembuhkan 

818 Dian A.

Ada sejumlah camat dan kepala desa (Kades) yang dipanggil oleh lembaga antirasuah itu.

Ia bahkan menyebut, tidak tahu ada Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Pati Sudewo.

Yang jelas, Tri Hariyama menegaskan bahwa belum ada regulasi resmi terkait mekanisme seleksi Perades tahun ini.

“Pengisian Perades 2026 belum ada regulasi yang berjalan pengisian perangkat, sehingga terkait di media ada OTT saya tidak tahu-menahu. Ada empat camat, Camat Margorejo, Camat Jaken, Camat Jakenan, dan Camat Batangan. Kadesnya nggak hafal, Jaken kelihatannya ada empat kepala desa, Jakenan satu kepala desa,” jelasnya.

Berdasarkan penjelasannya, per hari ini belum ada pengajuan dari pihak pemerintah desa (Pemdes) terkait mekanisme seleksi Perades.

Pasalnya, belum ada Penghasilan Tetap (Siltap) di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati.

“Dari sudut pandang Dispermades, selama belum ada desa yang mengajukan ke bupati, belum kita proses, per tanggal 20 belum ada. Kalau berdasarkan APBD Kabupaten Pati emang di dalam APBD penganggaran Siltap disediakan oleh Bupati, enam bulan mulai Juli sampai Desember. Artinya, kalau Bupati nembusi Perades, berarti prosesnya h-2 bulan atau h-3 bulan, ini Januari berarti untuk Maret atau April,” pungkasnya.

Editor: Mila Candra